Relasi Dinamis antara Pendidikan dan Kekuasaan

Relasi antara pendidikan dan kekuasaan selalu menjadi topik menarik untuk dibahas. Hubungan keduanya tidaklah sederhana atau satu arah, hubungan ini bersifat dinamis dan saling memengaruhi. Relasi antara pendidikan dan kekuasaan saling memengaruhi dalam membentuk masyarakat, struktur sosial, dan arah kebijakan publik, sehingga Pendidikan dapat digunakan untuk mendukung kekuasaan.  Kekuasaan sangat memengaruhi pendidikan, namun juga  pendidikan dapat berperan dalam meredefinisi kekuasaan. Kekuasaan, khususnya yang dipegang oleh pemerintah atau elite politik, memiliki peran besar dalam menentukan arah pendidikan suatu Negara seperti  Penentuan Anggaran Pendidikan, Pembuatan Kurikulum, dan Akses Pendidikan untuk Kelompok Tertentu.

• Penentuan Anggaran

PendidikanSalah satu cara kekuasaan memengaruhi pendidikan adalah melalui pengalokasian anggaran. Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), anggaran pendidikan Indonesia tahun 2024 sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), ini merupakan investasi besar yang dilakukan pemerintah untuk memastikan pendidikan yang merata dan berkualitas diseluruh pelosok NKRI.

• Pembuatan Kurikulum

Kurikulum adalah salah satu aspek pendidikan yang paling sering dipengaruhi oleh kekuasaan. Kurikulum menjadi alat strategis bagi kekuasaan karena mampu membentuk generasi mendatang sesuai dengan agenda politik  ataupun tuntutan global, melalui kurikulum, kekuasaan dapat memastikan bahwa generasi muda memahami sejarah, sosial dan budaya lebih mendalam. Oleh karena itu, dalam konteks apapun, kurikulum cenderung menjadi medan tarik-menarik antara kekuasaan dan masyarakat yang menginginkan pendidikan yang lebih inklusif dan beragam sesuai kebutuhan zaman.

• Akses Pendidikan untuk Kelompok Tertentu

Keputusan politik juga berpengaruh pada siapa yang mendapatkan akses pendidikan. Aksesibilitas pendidikan adalah kemudahan yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan kesempatan memasuki program pendidikan. Untuk meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok tertentu, pemerintah dan masyarakat dapat melakukan beberapa hal, seperti: Memberikan beasiswa dan bantuan keuangan kepada siswa berprestasi dan kurang mampu, Membangun infrastruktur pendidikan yang layak, seperti gedung sekolah, peralatan belajar, dan guru yang berkualitas, Menyediakan layanan transportasi gratis atau bersubsidi untuk mengatasi hambatan transportasi, Menantang norma-norma sosial yang merugikan pendidikan anak perempuan dan kelompok minoritas, Menyediakan program pendidikan yang inklusif, Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi kelompok marginal, dan Membangun keterlibatan masyarakat

Relasi antara pendidikan dan kekuasaan adalah hubungan yang saling memengaruhi. Kekuasaan memiliki peran besar dalam menentukan kebijakan dan arah pendidikan, sementara pendidikan dapat menjadi kekuatan yang memperkuat, mengubah, atau bahkan menantang kekuasaan. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa pendidikan digunakan sebagai alat pemberdayaan, bukan sekadar alat kontrol, agar tercipta masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan demokratis.

Penulis: Hendra Sidratul Azis (Mahasiswa Pascasarjana S3 UNDIKSHA).