Akhir-akhir ini banyak sekali perbincangan yang sering dibicarakan soal pelanggaran HAM Indonesia terhadap rakyat papua baru-baru ini diplomat Indonesia melakukan "penghinaan" terhadap Vanuatu yang menjadi topik sangat hangat diperbincangkan di Indonesia.
Komentar-komentar negatif terhadap negara kecil di Samudra Pasifik ini berdatangan dari Indonesia sejak berlangsungnya Sidang Umum PBB pada Sabtu 26 september lalu. Apa saja yang menjadi masalahnya?
Pada sesi ke-75 Sidang Umum PBB yang berlangsung pada 26 September 2020, Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman angkat suara mengenai investigasi pelanggaran HAM di Papua Barat yang belum juga berjalan.
Dalam pidatonya, Bob mengingatkan Indonesia akan desakan yang dilayangkan Pacific Island Forum: segera mengonfirmasi waktu kunjungan Komisioner HAM PBB untuk menyelidiki dugaan terjadinya pelanggaran HAM di Papua Barat.
Hal ini menyebabkan diplomat muda Indonesia mengatakan "Anda bukan representasi orang Papua berhentilah berfantasi menjadi satu," katanya.
Setelah sidang tersebut, berita-berita dengan konten yang menjatuhkan Vanuatu pun bermunculan. Kata-kata tidak seonoh dan merendahkan Vanuatu seperti "sok tahu dan ikut campur", "negara kecil yang tidak ada apa-apanya", sampai "negara miskin" menghiasi isi komentar terhadap Vanuatu yang dibanjiri orang Indonesia melalui akun instragram pariwisata Vanuatu dengan penuh kebencian, dan juga mengaitkan warna kulit dan perawakan rakyat Vanuatu.
Komentar seperti "dekil" dan "burik" bertebaran di kolom komentar hingga Serangan ini menyebabkan akun pariwisata Vanuatu menutup kolom komentarnya hingga kini.
Rakyat Indonesia yang berkomentar untuk menyerang Vanuatu karena menggap negara nya kecil dan akan mundur dalam sekali gertak,pikiran semacam ini memang sangat mudah disimpulkan bagi masyarakat Indonesia yang berkomentar di media sosial.
Bahkan komentar dari negara-negara besar lainnya karena negara kecil atau negara di benua oceania lainya sampai saat ini masih bergantung terhadap negara koloni hingga kerap kali mengharuskan patuh terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh Negara koloni sebab Negara-negara ini belum mampu memenuhi kesejahteraan rakyatnya dan membuat negaranya berdaulat.
Negara-negara kecil ini masih sangat membutuhkan bantuan negara-negara koloni baik kebutuhan kemanusiaan maupun militer.Permasalahan umum yang dihadapi oleh Negara-negara teritori adalah akses terhadap dunia luar yang sulit sebab wilayahnya terpencil dan akses informasi yang minim akibatnya kegiatan ekonomi sulit untuk terlaksana dengan baik.