Menuliskan ulang mengenai peristiwa Gerakan 30 September 1965 memang dapat dilakukan melalui berbagai tafsir atau teori. Banyak alasan yang kiranya dapat menjadi refleksi untuk mengkisahkannya melalui sudut pandang yang realisits. Tentunya melalui berbagai metode komparasi data validnya. Selain dari verifikasi secara langsung dari penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan.
Berbagai versi, yang menjelaskan mengenai latar belakangnya, pun tak luput dari perhatian realitas politik kala itu. Perseteruan antar golongan, konflik ideologi, atau bahkan adu jago dalam kekuatan massa, menjadi hal lumrah para panggung pemerintahan. Konsep Nasakom, memang akhirnya digadang-gadang oleh Presiden Soekarno, untuk "memfasilitasi" perbedaan tersebut.
Walaupun di lapangan, banyak konflik sosial yang terjadi sebagai konsekuensi politis antar partai melalui basis massa pendukungnya. Inilah relevansi yang dapat dikaitkan sebagai pemantik terjadinya revolusi sosial di berbagai daerah. Selain dari realitas politik dunia, yang tengah memasuki masa Perang Dingin.
Perseteruan antara Blok Barat (kapitalis) dengan Blok Timur (sosialis/komunis), memang membuat negara-negara di kawasan Asia Tenggara memanas. Memperebutkan pengaruh, dan intervensi terhadap negara dunia ketiga, menjadi agenda para negara adidaya yang menganggap dirinya sebagai pemenang Perang Dunia II.
Pun di Indonesia, khususnya selama kurun waktu tahun 1948 hingga 1965. Dimana klimaksnya adalah meletusnya peristiwa G 30 S/PKI. Selama rentang waktu yang panjang itulah, berbagai peristiwa terjadi, seperti rangkuman historiografi dibawah ini:
Awal Tahun 1948
Bangsa Indonesia yang kala itu tengah menghadapi Belanda, justru dihadapkan dengan upaya pemberontakan FDR/PKI dibawah Amir Syarifuddin dan Musso. Disebutkan muasalnya adalah gagalnya Perjanjian Renville, yang kala itu dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Hal inilah yang kemudian membuatnya meletakkan jabatan sebagai Perdana Menteri pada 23 Januari 1948.
Februari 1948
Sebagai pimpinan kelompok sayap kiri, Amir Syarifuddin akhirnya berkolaborasi dengan kelompok oposisi untuk melampiaskan rasa kecewa terhadap Pemerintah RI. Kabinet Hatta, sebagai penggantinya, menjadi target utamanya. Serangan terhadap kebijakan Hatta, terkait Rekonstruksi dan Rasionalisasi Tentara, membuat Amir mendirikan Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada Februari 1948.
Maret-Juni 1948