Sampai tulisan ini dibuat hasil hitung cepat dari tiga lembaga survei (LSI, SMRC dan Polmark) menunjukan Ahok kalah dalam pertarungan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Saya tidak mempersoalkan siapapun yang menang dalam Pilkada ini. Yang saya syukuri, Ahok kalah!
Agar saudara tidak cepat emosional membaca judul tulisan ini, alangkah eloknya membaca tuntas hingga akhir.
Artikel ini adalah tulisan saya pertama bertema Pilkada DKI Jakarta. Dan secara khusus Kompasiana membuatnya dalam rubrik Kotak Suara. Meski banyak masalah yang saya temukan dalam proses Pilkada kali ini, saya menahan diri untuk tidak menuliskannya. Menunggu di akhir pertarungan dan berharap Ahok kalah. Sebagai seorang praktisi dan konsultan Pilkada, tentu tema ini merupakan “makanan” saya. Beberapa pihak mendorong saya untuk menuliskannya, tapi saya menolaknya. Karena “masalah Ahok” bukan masalah Pilkada DKI. Ini murni politik yang tersangkut dengan kekuasaan Jokowi.
Masalah Ahok – saya menyebutnya demikian, bukanlah masalah hukum, bukan masalah agama, apalagi masalah Pilkada. Bila kita masuk dalam perdebatan tiga ranah ini (hukum, agama, pilkada) maka akan terjadi banyak paradoks yang tidak logis. Saya menyadari bahwa acapkali masalah agama dan Pilkada menyeret argumen-argumen yang emosional sehingga bantahan rasional bukanlah jawaban yang jitu. Tetapi seberapa besar argumen emosional itu dikemukakan masih cukup relevan, jika disangkutpautkan dengan fakta atau peristiwa lain. Tetapi “masalah Ahok” sudah emosional terjadi paradoks di dalamnya.
Masalahnya pun bukan soal Syariah Islam atau tidak, sentimen rasial anti cina atau tidak. Bukan itu. Ini semua hanya alat propaganda. Suatu isu untuk menarik lebih banyak simpati masuk kedalam kerumunan atau crowd yang potensial untuk digerakan sewaktu-waktu. Paradoksnya misal anti Cina kafir yang ditujukan ke Ahok tetapi sujud pada Harry Tanoe. Pertentangan yang tidak masuk akal sehat. Atau sebaliknya cap Liberal dan Syiah yang disematkan pada Anies sebelumnya tapi dianggap akan membawa DKI Jakarta bersyariah.
Pertanyaan kritis yang harus diajukan adalah mengapa pihak kepolisian seperti takut membubarkan Front Pembela Islam (FPI). Jelas semua kegaduhan di Jakarta dalam enam bulan terakhir dimotori oleh FPI. Mengapa polisi sampai tak berdaya? Jawabnya akan terbuka jika saudara menelusuri sejarah dan perjalanan FPI sejak tahun 1998. Sebagaimana harus juga diketahui sejarah KISDI dan Pamswakarsa. Jawabnya sederhana, FPI tidak lebih “binaan” para Jendral Angkatan Darat dan mantan Kapolri. Soal “binaan” sudah menjadi tradisi di kalangan tentara dan polisi untuk memelihara kelompok-kelompok ekstrim (termasuk para preman/gali) untuk dijadikan pemukul barisan depan.
Dalam kaitan “masalah Ahok”, saya tidak melihat FPI sebagai aktor utama. Organisasi ini tidak lebih sebagai bemper dan barisan pemukul awal. Artinya saya pun tidak memperdulikan wacana, slogan atau apapun namanya yang diteriakan oleh FPI yang sebenarnya tidak lebih sekedar alat propaganda. Propoganda untuk menyatukan emosi bersama, sekaligus membuat musuh bersama. Dan rupanya isyu Islam dinistakan sangat ampuh untuk menipu termasuk menghipnotis kalangan kelas menengah terdidik.
Jika bukan FPI, lantas siapa? Saya menduga dua kelompok lama yang berkoloborasi: para (mantan) Jendral angkatan darat yang tidak mendapatkan tempat di kekuasaan bekerjasama dengan kroni Cendana Orde Baru. Kelompok ini menjadi kuat dalam dukungan logistik, dengan agen Trump seperti Harry Tanoe dan Freeport. Tujuannya satu: menjatuhkan pemerintahan Jokowi. Bahwa gerakan ini ada peran Amerika tidak bisa dipungkiri. Sebagaimana dulu pembentukan FPI dan Pamswakarsa juga dibantu oleh agen CIA di Indonesia seperti Setyawan Djodi.
“Masalah Ahok” adalah pintu masuk untuk menjatuhkan pemerintahan Jokowi. Tetapi kelompok ini memang kesulitan untuk “memprovokasi” massa untuk selanjutnya menjadi people power seperti 1998. Akhirnya terjadi “keajaiban” Ahok kepleset omongan. Propaganda dan agitasi dimainkan untuk menghimpun “umat Islam” yang merasa dihinakan.
Sebenarnya Istana tahu akan skenario ini. Bagaimanapun juga jaringan intelejen dimiliki oleh lingkungan Istana. Tapi menghadapi dengan frontal secara politis juga tidak akan baik. Oleh karena itu polisi seperti memainkan isu “makar”. Bahwa memang ada agenda dan skenario itu, tapi sulit dibuktikan secara hukum. Tetapi paling tidak, pemerintahan Jokowi sudah mulai menyerang agenda politik kelompok ini. Beberapa panglima lapangan “ditawan” dengan tuduhan makar dan tuduhan perbuatan asusila.
Jokowipun berusaha untuk bermain cantik dan melakukan tawar menawar secara halus. Baik tawar menawar kepada Freeport maupun kepada para Jenderal di lingkungannya sendiri seperti Wiranto, Hendropriyono dan Ryamizard.