Beberapa pejabat teras Pemerintahan Presiden Jokowi tercatat melontarkan informasi tak seragam ke publik, makanya disebut simpang siur, membingungkan rakyat juga jika dibiarkan. Seharusnya semua informasi penting itu 'diputuskan' dulu pada rapat Kabinet misalnya, baru disampaikan ke masyarakat.
Ada tiga (3) informasi yang saya catat dan tak tahu mana yang harus dipegang : pertama kapan harga BBM akan naik, kedua dana Kartu Sehat Indonesia dari mana, dan ketiga masalah kolom agama di KTP mau dikosongkan atau wajib diisi.
Kapan harga BBM bersubsidi akan naik ?
- Wapres Jusuf Kalla dikutip banyak media mengatakan bahwa harga BBM bersubsidi akan naik bulan November 2014.
- Luhut Binsar Panjaitan berkata kenaikan harga BBM bersubsidi bulan November, harga naik Rp 3000/liter.
- Presiden Jokowi bilang "belum diputuskan".
Dana Kartu Indonesia Sehat dari mana?
- Wapres Jusuf Kalla mengatakan dari APBN
- Menko Puan Maharani bilang dari BPJS-JKN
- Menteri Sekretaris Negara menginformasikan dari dana CSR BUMN.
Kolom Agama pada KTP Dikosongkan?
- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bilang Kolom Agama di KTP dikosongkan, tapi ia mau konsultasi dulu ke Menteri Agama
- Menteri Agama bilang Kolom Agama di KTP harus diisi
- Wapres Jusuf Kalla berkata bahwa Kolom Agama di KTP wajib diisi bagi pemeluk agama-agama yang diakui Pemerintah, tapi boleh dikosongkan bagi pemeluk agama di luar 6 agama yang diakui Pemerintah.
Informasi kenaikan harga BBM bukan informasi ecek-ecek, sampaikanlah rencana kenaikan harga tersebut dengan jelas dan transparan, apa alasannya, bagaimana hitungannya, di masyarakat mulai dari kelas bawah sampai kelas masyarakat yang mengerti hitung-hitungan ekonomi makro, telah terjadi pro kontra. Antrian motor dan mobil di SPBU menunjukkan keresahan masyarakat. Demo mahasiswa dan buruh menolak kenaikan harga BBM bersubsidi di mana-mana, bahkan di Makassar sampai terjadi lempar-lemparan batu, perusakan fasilitas umum.
Sumber dana Kartu Indonesia Sehat dan kartu sakti lainnya juga harus dijelaskan ke masyarakat dengan benar, tak elok setiap pejabat tinggi Pemerintah Pusat memberi informasi tak seragam. Yang benar untuk mendanai Kartu Sehat Indonesia itu dari BPJS-JKN, dari APBN atau dari dana CSR BUMN? Sumber dana jelas berbeda dan tentu tidak sesederhana menggunakan kantong kanan dan kantong kiri uang pribadi.
Kolom Agama di KTP tegasnya bagaimana? Mau dikosongkan seperti dikemukakan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, wajib diisi seperti disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin atau mau mendengar apa yang dikatakan pak Wapres Jusuf Kalla, Kolom Agama di KTP harus diisi bagi pemeluk enam agama yang diakui Pemerintah dan boleh dikosongkan bagi pemeluk agama diluar enam agama tersebut.
Penyampaian informasi penting dari Pemerintah ke masyarakat harus melalui satu pintu, tunjuk satu orang pejabat sebagai "juru bicara", jika mau mencontoh zaman Orde Baru informasi-informasi penting disampaikan ke masyarakat oleh Menteri Penerangan atau di masa Presiden SBY ada Juru Bicara Kepresidenan. Presiden Jokowi tinggal menunjuk siapa yang ia percayai sebagai 'juru bicara', jangan semua orang bicara.
Sumber informasi:
Info Kenaikan Harga BBM: