Lihat ke Halaman Asli

Hen AjoLeda

pengajar dan pegiat literasi, sekaligus seorang buruh tani separuh hati

Yang Tidak Boleh Absen dalam Program Makan Bergizi Gratis

Diperbarui: 21 Juli 2024   19:27

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Anak-anak SD Inpres Lewoneda di Desa Mudakeputu, Kecamatan Ile Mandiri, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, tengah menikmati makan siang bersama / Dokumetasi Pribadi

Yang Tidak Boleh Absen dalam Program Makan Bergizi Gratis

Pemerintah Prabowo Subianto yang baru terpilih tengah mempertimbangkan pemangkasan alokasi dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Rp15.000 menjadi Rp7.500 per porsi. Keputusan ini mengundang banyak kontroversi dan kritik dari berbagai kalangan, termasuk para ahli ekonomi dan gizi. 

Program MBG ini bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, terutama anak-anak, guna meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan mereka. 

Namun, pemangkasan anggaran ini menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana program ini dapat tetap memenuhi standar gizi yang dibutuhkan. 

Artikel ini akan membahas elemen-elemen penting yang tidak boleh absen dalam pelaksanaan program MBG.

Pertama, pemenuhan standar gizi adalah hal yang sangat penting, sehinga anggaran Rp15.000 per anak sudah sangat terbatas dalam menyediakan makanan yang bervariasi dan bergizi. 

Pemangkasan anggaran menjadi Rp7.500 per porsi dapat mengakibatkan penurunan kualitas gizi yang diterima anak-anak. Harga bahan pangan yang tinggi dan fluktuatif menjadi tantangan tambahan dalam menyediakan makanan yang memenuhi kebutuhan gizi. 

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa setiap porsi makanan yang disediakan memenuhi standar minimum gizi yang berkualitas, termasuk karbohidrat, protein, sayuran, dan buah-buahan.

Kedua, aspek keamanan pangan harus diperhatikan dengan serius. Program MBG harus memastikan bahwa makanan yang disediakan tidak hanya bergizi tetapi juga aman untuk dikonsumsi. 

Penggunaan bahan pangan yang tidak layak konsumsi, seperti telur retak atau kecap yang sudah kedaluwarsa, harus dihindari. Penerapan sistem manajemen risiko seperti Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) dapat membantu memastikan keamanan pangan. 

HACCP adalah metode sistematis berbasis sains yang mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko bahaya keamanan pangan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip HACCP, pemerintah dapat memastikan bahwa makanan yang disediakan dalam program MBG aman untuk dikonsumsi.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline