PENDAHULUAN
Periode 1950-1998 merupakan salah satu fase paling dinamis dalam sejarah Indonesia modern. Masa ini mencakup dua era pemerintahan utama, Demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno dan Orde Baru di bawah Soeharto. Kedua era ini memiliki karakteristik dan dampak yang signifikan terhadap politik, ekonomi, dan masyarakat Indonesia.
Demokrasi Terpimpin (1959-1966)
Setelah meraih kemerdekaan, Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk instabilitas politik, masalah ekonomi, dan perpecahan regional. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengumumkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante dan mengembalikan UUD 1945, mengawali periode Demokrasi Terpimpin. Ada Beberapa ciri-ciri utama-nya yaitu :
A. Sentralisasi Kekuasaan
Soekarno mengonsolidasikan kekuasaan dan mengambil peran yang lebih dominan dalam pemerintahan. Sistem multipartai digantikan dengan model di mana partai politik besar bekerja sama dalam wadah Gotong Royong.
B. Nasakom
Konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) menjadi dasar kebijakan politik Soekarno untuk mempersatukan elemen-elemen ideologi yang berbeda dalam masyarakat Indonesia.
C. Konfrontasi dan Politik Luar Negeri
Soekarno mengadopsi kebijakan luar negeri yang agresif, termasuk konfrontasi dengan Malaysia (Konfrontasi Indonesia-Malaysia) dan kebijakan anti-imperialisme yang membuat Indonesia dekat dengan blok Timur selama Perang Dingin.
Akhir dari Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin berakhir dengan meletusnya peristiwa Gerakan 30 September (G30S) pada tahun 1965, yang diikuti oleh penumpasan yang brutal terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) dan pendukungnya. Setelah itu, Soekarno kehilangan dukungan militer dan politik, membuka jalan bagi naiknya Soeharto.
Orde Baru (1966-1998)
Soeharto mengambil alih kekuasaan dari Soekarno pada tahun 1966 dan memulai era Orde Baru, yang bertujuan untuk mengembalikan stabilitas politik dan memulihkan ekonomi yang terpuruk. Ada beberapa ciri-ciri utama dari Orde Baru yaitu :
Stabilitas Politik
Soeharto menegakkan stabilitas politik dengan membatasi kebebasan politik, mengendalikan media, dan memberangus oposisi. Partai politik dan organisasi masyarakat dikendalikan secara ketat.
Pembangunan Ekonomi
Orde Baru berfokus pada pembangunan ekonomi dengan membuka pintu bagi investasi asing, menggalakkan pembangunan infrastruktur, dan mengadopsi kebijakan ekonomi yang pro-pasar.
Sentralisasi dan Militerisasi
Kekuasaan yang sentralistik dan peran militer yang dominan dalam politik dan ekonomi menjadi ciri khas Orde Baru. Golkar, partai yang didukung oleh militer dan birokrasi, mendominasi perpolitikan Indonesia.