Kemiskinan di Negeri Zamrud Khatulistiwa

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Saat ini Indonesia menempati urutan keempat daftar negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Tercatat bahwa jumlah penduduk Indonesia saat ini, mencapai 241.452.952 jiwa. Besarnya jumlah tersebut serta tidak meratanya pembangunan di Indonesia membuat Indonesia mengalami sejumlah permasalahan kependudukan, salah satunya masalah kemiskinan.

Menurut data BPS, pada bulan Maret 2014 jumlah penduduk miskin sebesar 28,28 juta jiwa, terjadi penurunan bila dibandingkan dengan September 2013 yaitu mencapai 28,60 juta jiwa.

Merupakan suatu hal yang sungguh ironis bila di negeri yang kaya ini rakyatnya justru banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Yang lebih aneh lagi, seringkali kemiskinan justru terjadi di daerah yang kekayaan alamnya melimpah. Bagaimana mungkin penduduk Papua, misalnya, banyak yang mengalami busung lapar. Padahal, dengan mengeruk kekayaan alam di sana, Freeport mampu meraih total pendapatan US$ 6,03 miliar pada tahun 2013. Paradoks yang sangat ironis terjadi di kabupaten Jaya Wijaya yang merupakan daerah operasi Freeport, yaitu 50% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan; dan 35% di antaranya hidup di daerah pembuangan limbah yang penuh dengan zat yang sangat berbahaya. Belum lagi bertambah parahnya kondisi alam pasca eksplorasi, luas kedalaman lubang yang telah dieksplorasi melebihi 230 kilometer persegi dan lubang tersebut bisa dilihat dari luar angkasa.

Kondisi tersebut diperparah dengan naiknya harga Bahan Bakar Minyak yang dilakukan pemerintah dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500; Hal tersebut tentunya menimbulkan tanda tanya mengingat kebijakan tersebut dilakukan di tengah turunnya harga minyak dunia. Hal ini tentunya menambah beban bagi rakyat.

Sebenarnya pemerintah sendiri telah melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi tingginya angka kemiskinan di negeri ini, seperti program BPJS Keseharan, program bantuan sosial berbasis rumah tangga, dll. Pemerintah merancang program-program tersebut dengan harapan program-program tersebut mampu mengurangi beban rakyat

Namun, program-program tersebut ternyata dinilai kurang membuahkan hasil dan masih banyak terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Program BPJS kesehatan contohnya, Tim Pokja BPJS mengajukan  Penerima  Bantuan Iuran untuk rakyat miskin sebesar  Rp 22.200 perorang perbulan dengan jumlah rakyat miskin 96,4 juta sehingga  total sekitar  Rp 25, 5 Triliun. Namun, Menkeu hanya menyetujui Rp15.500 perorang dengan orang miskin yang ditanggung sebesar 86 juta atau total Rp 16 Triliun. Artinya, rakyat miskin yang dijanjikan fasilitas kesehatan gratis ternyata harus membayar sebesar Rp 6.700 karena Pemerintah hanya menanggung premi Rp 15.500. Artinya, jika menunggak atau tidak membayar jelas tidak akan mendapatkan layanan kesehatan.

Yang perlu diperhatikan, penerima bantuan iuran bentuknya adalah subsidi yang sifatnya sementara dan setiap saat bisa dihapuskan, sehingga rakyat miskin harus membayar secara penuh.Walaupun sudah membayar iuran premi belum tentu orang miskin ini akan mendapat pelayanan kesehatan yang memadai. Sebab, menurut Ikatan Dokter Indonesia, iuran sebesar Rp 22.200 itu dinilai belum mencukupi nilai keekonomian pelayanan kesehatan. Hal itu dikhawatirkan bisa menurunkan mutu layanan medis karena tidak cukup untuk membiayai tenaga medis, obat-obatan, investasi, dan biaya lain. Ikatan Dokter Indonesia mengusulkan, besaran iuran setidaknya Rp 60.000 perorang perbulan.

Dengan semua fakta dan opini yang telah penulis sampaikan sebelumnya, penulis ingin menyampaikan perlunya pemerintah untuk meninjau kembali solusi-solusi yang ada untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Pada dasarnya masalah kemiskinan selalu berkaitan dengan tidak meratanya pembangunan serta distribusi barang dan jasa. Pemberian bantuan, subsidi dan lain sebagainya hanya merupakan solusi yang bersifat sementara karena tidak menyelesaikan akar permasalahan dari kemiskinan itu sendiri. Selain itu pemberian subsidi serta bantuan sosial hanya akan membuat rakyat menjadi tidak mandiri dan tergantung pada pemerintah, seperti yang telah terjadi di negara-negara maju.Karenanya, dalam mengatasi masalah kemiskinan pemerintah perlu mengupayakan pemerataan pembangunan di seluruh daerah.