Gara- gara diberitakan media lokal, Setya Darma, kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karawang ngadat. “Saya tidak terima itu, akan saya somasi dua-duanya, karena mereka bilang uang 10 miliar menguap di DPPKAD, kata-kata “menguap” itu kan seolah-olah disini (DPPKAD) ada korupsi, pokoknya saya akan somasi mereka,” tegas Setya Darma dengan mimik wajah kesal saat dikonfirmasi wartawan. Senin (03/12)
Adalah Harian Umum Pasundan Ekspres (Jawa Pos Grup), koran daerah itu menulis pernyataan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Karawang Acep Jamhuri, dengan judul besar. Rp 10 M Pajak Hotel Hiburan Menguap. “Sektor pajak hotel, tempat hiburan, rumah makan dan Iainnya itu cukup besar, tapi kami sebagai liding sektor tidak pernah diberi laporan terkait pajak pariwisata tersebut oleh DPPKAD, sebab mereka yang melakukan pemungutannya,” komentar Acep di Koran tersebut. (03/12). Maka saat itu juga terjadi polemik di tengah masyarakat khususnya di lingkungan Pemkab Karawang.
Namun banyak pihak memuji keberanian Kepala Disbudpar Acep Jamhuri dan Harian Umum Pasundan Ekspres berani membongkar kinerja DPPKAD Kabupaten Karawang yang diduga cara kerjanya misterius dan terkesan eksklusif tidak transparan. “Setya Darma itu “Si botak yang licik”, dia nggak mau gaul dengan pejabat lainnya, kecuali ada kepentingan yang menguntungkan dirinya sendiri,” komentar sinis seorang pejabat senior di Pemda Karawang yang tak mau disebut namanya.
“Pasundan Ekspres itu kan, Lazarus Samosir yang kemarin SMS ancaman pembunuhan wartawan itu kan? Saya percaya dia, memang harus begitu. Dia berani hadapi tantangan. Saya kira nggak mungkin lah kalo nggak ada bukti kuat dia berani turunkan berita itu, pastinya dia, Samosir, tahu resikonya, ya baguslah. DPPKAD memang sewajarnya transparan kepada publik. Jangan lagaknya kayak bangsawan begitu dong, Kepala Dinasnya emang sulit ditemui,” ujar Rambo Ketua LSM Formalin Karawang.
Lain lagi menurut Asep Aang, Kabid Mutasi Kepegawaian di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Karawang, “Wah.. hebat, pers sekarang ngadu-ngaduin orang ya?, tapi mau gimana lagi? Ya zaman ini, begitulah apa adanya.” Kata Aang sambil melihat berita tersebut lewat internet di laptopnya.
“Jangan-jangan ini dalam rangka perebutan kursi Sekda?” kata seorang PNS staf di kantor itu, “lho kan Sekdanya Pak Iman Sumantri udah diperpanjang oleh bupati masa mau rebutan kursi sekda lagi,” ujar temannya menimpali serius.
Terlepas dari polemik dan konflik internal tersebut, demikian situasi dan kondisi di Kabupaten Karawang yang terbaru saat ini, birokrasinya terkotak-kotak, kinerjanya lambat, buktinya APBD yang belum terserap Rp 1,6 triliun, padahal masa kerja efektif bulan Desember tinggal 18 hari kalender lagi, tutup tahun ini. Maka patut disimpulkan selama 2 tahun masa kepemimpinan bupati Ade Swara terkesan tanpa ketegasan tanpa garis komando yang jelas.
“Ya kan bupati Karawang lebay,” kata seorang PNS Pemkab Karawang yang santai sambil main game di komputer kantor dan (lagi-lagi) takut ditulis namanya sambil senyam-senyum.