Demonstrasi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Karawang yang menuntut revisi rencana Karawang menjadi Megapolitan diwarnai kericuhan karena petugas menghalang-halangi aksi mahasiswa yang mendesak menemui bupati Karawang Ade Swara.
Dalam orasinya Ketua PMII Karawang Yopi Kurniawan mengatakan, “kami ingin mengoreksi kebijakan Pemda yang akan menjadikan Karawang Megapolitan tanpa perencanaan yang matang, karena berdampak sosial sangat buruk. Tapi jika memang harus dipaksakan Karawang menjadi Megapolitan, seharusnya juga pemerintah menyediakan dulu sarana prasarana bagi masyarakat daripada mendahulukan kepentingan para pengusaha,” tegasnya.
Menurut Heigel mahasiswa Fak Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang yang tergabung dalam demo tersebut menambahkan, “Megapolitan artinya modernisasi, di mana-mana akan dibangun kawasan industri otomotif dan elektronik, bandara udara, pelabuhan dan jalan tol dibangun untuk kepentingan distribusi kapitalisme global. Sebagai gantinya, sawah ladang, lahan teknis habis tergilas. Limbah industri di buang ke sungai Citarum. Kita orang Karawang hanya dijadikan “jongos kapitalis”, SDM yang minim akan membuat rakyat Karawang jadi penonton, rakyat dimiskinkan secara struktural, grafik angka kriminalitas bisa meningkat tajam. Maka selayaknya bupati Ade Swara mengadakan dialog dengan kaum intelektual di Karawang, jangan malah kabur!” tegas Heigel.
Tiba-tiba unjuk rasa berubah ricuh saat Satpol PP berusaha memadamkan api dari ban bekas yang dibakar mahasiswa tepat di depan pintu kantor yang biasa bupati Ade Swara parkir mobil mewahnya. Kerusuhan juga terjadi saat puluhan mahasiswa merangsak masuk ke dalam kantor lantai 1 tempat sekda dan wakil bupati berada, mereka berlarian naik ke lantai 2 dimana ruang bupati dan ruang rapat berada, tiap ruangan di sweeping mahasiswa yang mencari keberadaan bupati Karawang.
Untuk menghindari kerusuhan yang hampir saja tidak terkontrol menjadi besar, ketua PMII membubarkan anggotanya, para mahasiswa pulang dengan diiringi nyanyian lagu wajib mereka:
“Darah Juang”
Di sini negeri kami
Tempat padi terhampar luas
Samuderanya kaya-raya
Negeri kami subur, Tuhan
Di negeri permai ini
Berjuta rakyat bersimbah luka
Anak kurus tak sekolah
pemuda desa tak bekerja
Mereka dirampas haknya
Tergusur dan lapar
Bunda relakan darah juang kami
Tuk membebaskan rakyat
Padamu kami berjanji
Padamu kami mengabdi
Tuk membebaskan rakyat
Sementara itu, Rambo Ketua LSM Forum Masyarakat Lingkungan (Formalin) Karawang menyatakan, “tuntutan mahasiswa itu murni menyuarakan suara rakyat tanpa ditunggangi pihak manapun, lihatlah dampak lingkungan yang akan dirasakan rakyat atas pembangunan Megapolitan Karawang jika dipaksakan tanpa mapping, planning, tujuan pembangunandi Kabupaten Karawang tidak transparan, pastinya Amburadul. Apalagi jika bupati dan birokrat hanya mau cari untung doang jadi broker.” Ujar Rambo.
Menurut Ketua LSM Gerakan Rakyat Pemantau Korupsi (GRPK) Endang Saputra, “aksi protes mahasiswa wajib didengar bupati, dia harus berani menjelaskan Karawang mau dibawa kemana? Bupati jangan lari dari tanggungjawab. Jangan malah mahasiswa dibenturkan dengan aparat keamanan, Satpol PP dan Polisi. Awas..! jangan sampai terjadi tindakan represif, penindasan. Jangan sampai terjadi kekerasan fisik pada mahasiswa yang malah bisa menambah permasalahan baru,” imbuhnya.
“Jika bupati tidak mau berkomunikasi dengan mahasiswa, tidak bisa berkomunikasi dengan wakil bupati, tidak juga dengan DPRD, pers, aktivis, LSM bahkan dengan rakyatnya sendiri. Bupati tidak tahu apa yang terjadi dengan Karawang? maka semua jadi menambah panjang deretan disharmonisasi dengan stakeholder di segala bidang. Modernisasi di Karawang harus dikomunikasikan dengan cara-cara yang beradab, bukan dengan benturan kekuatan dan kebodohan, primitif, zaman kerajaan seperti sekarang ini.” Ujar ketua LSM GRPK Karawang menegaskan.