...Sebelumnya. | Catatan Kecil tentang Asosiasi Penghulu Republik Indonesia
Catatan Kecil tentang Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (2)
-APRI Sulteng dan Musyawarah Wilayah-
Kedua, hal menarik lain dari arena Pengukuhan dan Rakernas APRI itu, terjadi di penghujung kegiatan. Tepat sesudah penutupan kegiatan. Tanggal 4 November 2020. Jelang tengah malam.
Sesaat setelah penutupan di malam itu, PP APRI membagikan SK Pengurus APRI Wilayah. Dibagikan satu persatu kepada perwakilan APRI Wilayah yang kepengurusannya sudah selesai di-SK-kan. Menurut hitungan saya, terdapat lebih dari 10 Wilayah yang malam itu sudah menerima SK kepengurusan. Termasuk APRI Wilayah DIY yang dilantik kemarin. Namun sayang sekali, APRI Wilayah Sulteng belum termasuk di dalamnya.
Bagi saya ini tidak saja menarik. Tapi sedikit mengejutkan. Itu karena Sulteng sejatinya telah melaksanakan Musyawarah Wilayah. Dua bulan lalu. Tanggal 7-8 September 2020. Di Hotel Grand Duta.
Musyawarah itu terlaksana atas inisiasi serta terobosan kebijakan Kasi Kepenghuluan dan Fasilitasi Bina Keluarga Sakinah. Drs. Akbar Sidik, MA. Tentu saja atas sepengetahuan Kabid Bimais dan restu Kakanwil Kemenag Sulteng.
Disebut terobosan kebijakan, karena sebenarnya kegiatan Muswil APRI itu tidak memiliki alokasi anggaran di DIPA Bimais tahun ini. Tapi oleh Kasi Hulu disiasati sehingga dapat dilaksanakan. Tanpa harus melanggar ketentuan terkait keuangan negara.
Caranya, dengan "menumpangkan" pada kegiatan yang memiliki nomenklatur dan alokasi anggaran di DIPA Bimais. Tidak heran bila di spanduk, Muswil APRI tidak tertulis sebagai kegiatan tunggal. Malah ditempatkan setelah kegiatan lain. Sehingga nama kegiatan yang tertulis di spanduk ketika itu menjadi:
"Sosialisasi Peraturan Kepenghuluan dan Musyawarah Wilayah Asosiasi Penghulu Republik Indonesia".
Hanya dengan cara itu Muswil APRI Sulteng memungkinkan terlaksana. Juga dapat didanai dari dana DIPA. Tanpa harus melakukan pelanggaran tata kelola keuangan negara.