Menkumham dan Kejagung Harus Bertanggung Jawab Atas Vonis Nyeleneh Ahok

Semua masyarakat bertanya tanpa kecuali termasuk sastrawan Goenawan Muhamad yang ikut bergabung bersama massa pendukung Basuki Tjahaya Purnama (Ahok). Pertimbangan apa yang menjadi paling atau sangat realistis dari sisi hukum untuk memvonis bersalah Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) selama 2 Tahun penjara?

Siapa sebenarnya yang mempermainkan pemerintahan saat ini, jika melihat posisi strategis di pemerintahan sudah sangat jelas. Kejagung adalah orangnya Nasdem (baca Prasetyo) Menkopolhukam adalah orangnya Hanura (Wiranto), Menkumham (PDIP) dan Kapolri adalah pilihan Presiden, serta kepala BIN juga pilihan Presiden. TNI juga orangnya Pemerintah. loyalitas mereka semua sangat baik untuk pemerintahan, siapa yang di anggap kurang loyal?

Tidak ada yang meragukan Wiranto, Budi Gunawan serta Jenderal Tito, Jenderal Gatot untuk loyal dan taat kepada Negara yang saat ini tengah di pimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla. Publik mungkin hanya meragukan kinerja Menkumham dan Kejagung yang sampai saat ini belum jelas arah dan tujuanya. soal korupsi baik Menkumham dan Kejagung ambigu, soal keamanan (Islam radikal) kejaksaan dan Menkumham juga setengah hati, tidak seperti Polhukam, Polri. TNI dan BIN yang sangat jelas secara terang benderang mendukung upaya pemerintahan yang kondusif untuk NKRI.

Ini semua rekayasa politis, demikian ungkap sastrawan Goenawan Muhamad, Goenawan menambahkan vonis 2 tahun penjara yang di jatuhkan untuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) jelas melanggar rasa keadilan dan jerih payah seseorang,

Nasi sudah menjadi bubur dan lembaga peradilan (kejaksaan dan kehakiman) harus mempertanggung jawabkan atas vonis nyeleneh yang sudah di berikan untuk Ahok.rakyat melihat permainan politik keduanya.

Salam.