Salah satu penyebab runtuhnya Khilafah Utsmaniyah adalah metode pengelolaan hutang publik Khilafah Utsmaniyah yang disebut dengan "Administration of Ottoman Public Debt", tatkala Sultan Abdul Majid I mulai membebani negaranya dengan hutang yang dipinjam dari negara-negara Eropa.
Sultan Abdul Majid I memulai kebijakan pinjam uang dari luar negeri untuk membiayai perangnya melawan penguasa Mesir saat itu, Muhammad Ali, untuk mengembalikan kawasan Syria Utsmaniyah, dan kemudian membiayai perangnya melawan Kerajaan Yunani.
Namun puncak pinjaman dari luar negeri terjadi selama Perang Krimea atau Perang Rusia-Utsmaniyah ke-10.
Pada awalnya negara-negara Eropa mendukung kekaisaran Rusia, dengan menjadikannya sebagai tembok penghalang ekspansi Khilafah Utsmaniyah di Eropa Timur, Asia Tengah, Balkan dan Kaukasus.
Ketika Kekaisaran Rusia menguat negara-negara Eropa memutuskan untuk tidak menjatuhkan khilafah Utsmaniyah yang goyah. Mereka lebih suka menggunakannya untuk melemahkan kekaisaran Rusia, sebelum kedua rezim dihancurkan seperti yang terjadi dalam Perang Dunia I yang berakhir dengan pembubaran rezim khilafah Utsmaniyah dan kekaisaran Rusia.
Abdul Majid I masuk perang melawan kekaisaran Rusia atas dorongan dari Inggris dan Prancis. Rusia dikalahkan secara militer, dan berakhirlah mitos tentang tentara kekaisaran Rusia yang tak terkalahkan sejak perang Perancis.
Walaupun khilafah Utsmaniyah memainkan peran besar dalam mengalahkan kekaisaran Rusia demi kepentingan negara-negara Eropa, namun imperialisme Barat sengaja mengucurkan dana pinjaman kepada khilafah Utsmaniyah yang para pemimpin Eropa sudah tahu sebelumnya bahwa khilafah Utsmaniyah tidak sanggup melunasi jerat hutang dalam waktu dekat.
Tujuannya ialah membuat khilafah Utsmaniyah bertekuk lutut, sama seperti yang mereka lakukan pada saat yang sama kepada Mesir di masa Khedive Ismail dengan iming-iming pinjaman luar negeri.
Dr. Ismail Ahmed Yaghi dalam bukunya Ad Daulah Al Utsmaniyah Fit Tarikh Al Islami Al Hadits mengatakan bahwa tujuan dari proyek-proyek ekonomi yang dilaksanakan dengan pinjaman luar negeri adalah untuk mencari pembenaran hukum untuk mencampuri urusan internal khilafah Utsmaniyah dengan dalih pengawasan pendapatan publik untuk menagih hutang.
Donald C. Blaisdell dalam bukunya European Financeial Control in the Ottoman Empire memaparkan sejarah hutang khilafah Utsmaniyah seraya menjelaskan bahwa hal itu dimulai pada tahun 1854 masehi ketika Abdul Majid I mengadakan perjanjian pinjaman yang pertama dalam sejarah Khilafah Utsmaniyah, yang diikuti dengan pinjaman-pinjaman berikutnya pada masa saudaranya Abdul Aziz I sehingga mencapai 18 pinjaman pada tahun 1879.
Walaupun pinjaman itu pada awalnya digunakan untuk keperluan perang, namun pada akhirnya digunakan untuk menutupi defisit anggaran pendapatan dan belanja khilafah Utsmaniyah.