Membangun Kota dan Pemukiman Aman: Tantangan Keamanan untuk SDG's 11 di Indonesia

Keamanan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam menciptakan kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Kejahatan kekerasan merupakan ancaman nyata yang menghambat tercapainya Sustainable Development Goal (SDG's) 11, yaitu menciptakan kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Berdasarkan data dari SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, angka kekerasan di berbagai provinsi Indonesia masih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan, terutama dalam 12 bulan terakhir, perlu mendapatkan perhatian khusus. Lingkungan yang seharusnya menjadi tempat aman dan layak huni justru menjadi lokasi utama tindak kekerasan, baik di ruang publik maupun domestik. Data ini menunjukkan bahwa kita masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk mencapai tujuan SDG's 11, yaitu menciptakan kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Berdasarkan data SIMFONI PPA tahun 2024, jumlah kasus kekerasan tertinggi tercatat di beberapa provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Jawa Barat mencatat lebih dari 2.500 kasus kekerasan, disusul oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah yang masing-masing memiliki lebih dari 2.000 kasus. Hal ini menggambarkan bahwa wilayah yang padat penduduk dan urban sering kali menjadi lokasi yang rentan terhadap kekerasan. Salah satu penyebab utamanya adalah ketimpangan sosial, kepadatan penduduk, serta kurangnya pengawasan di ruang publik.

Foto Diagram Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2024 (Sumber: SIMFONI-PPA)

Kekerasan sering terjadi di tempat-tempat yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi individu, terutama di rumah tangga. Data menunjukkan bahwa lebih dari 16.000 kasus kekerasan terjadi di dalam rumah tangga, yang merupakan angka yang sangat tinggi. Ironisnya, rumah, yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan rasa aman, justru menjadi lokasi terjadinya kekerasan. Selain itu, fasilitas umum dan tempat kerja juga mencatatkan angka kekerasan yang tidak sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa banyak aspek yang perlu diperbaiki dalam menciptakan pemukiman yang aman bagi seluruh warganya, terutama perempuan dan anak-anak.

SDG's 11 menekankan pentingnya menciptakan pemukiman yang aman, inklusif, dan berkelanjutan. Namun, tingginya proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan menunjukkan bahwa aspek keamanan sebagai salah satu pilar utama SDG's 11 belum terpenuhi. Jika masalah ini tidak segera ditangani, maka dampaknya tidak hanya pada individu, tetapi juga merusak kohesi sosial dan produktivitas ekonomi di kawasan perkotaan. 

Untuk mengatasi tingginya angka kekerasan dan menciptakan kota yang aman serta berkelanjutan, beberapa langkah penting perlu diambil. Pertama, pengawasan di ruang publik harus ditingkatkan, baik melalui teknologi seperti kamera pengawas maupun aplikasi pelaporan kekerasan. Masyarakat juga perlu diberdayakan untuk lebih peka terhadap kekerasan di sekitar mereka melalui kampanye kesadaran dan pendidikan sejak dini tentang saling menghormati. Selain itu, pemerintah harus memperbanyak rumah aman dan layanan dukungan bagi korban kekerasan, terutama perempuan dan anak. Keterlibatan pemuda dan komunitas lokal dalam menciptakan lingkungan yang lebih peduli juga sangat penting, di samping penegakan hukum yang tegas dan cepat terhadap pelaku kekerasan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan mendukung tercapainya tujuan SDG's 11.

Tingginya proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir, terutama di wilayah padat penduduk, menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki tantangan besar dalam mencapai SDG's 11. Upaya menciptakan kota dan pemukiman yang berkelanjutan harus difokuskan pada peningkatan keamanan, baik di ruang domestik maupun publik dengan penerapan solusi-solusi yang tepat dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan layak huni untuk semua warga Indonesia.