"Kita tidak akan tahu wajah politikus yang sesungguhnya karena kemana-mana mereka selalu memakai topeng."
Esensi dari pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia dalam pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan presiden (pilpres) adalah pemenuhan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat.
Sehingga diharapkan dapat melahirkan transisi kekuasaan dengan cara yang bermartabat dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis sebagaimana yang diatur dalam konstitusi.
Banyak kalangan menyebut bahwa geliat para elit politik negeri ini terlalu cepat untuk meramu dan memunculkan capres ataupun cawapres melalui formasi koalisi menuju pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Sebenarnya pergerakan para elit partai politik (Parpol) masih normal dan wajar saja, karena perhitungan waktu tempuh untuk menata dan menemukan koalisi, sosialisasi dan lainnya sampai Hari "H" Pilpres itu memang butuh waktu dua tahun.
Begitupun pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gubernur butuh satu tahun dan Pilkada Bupati dan Wali Kota butuh waktu tempuh sosialisasi sampai Hari "H" enam bulan, idealnya.
PDI-P besutan Megawati Soekarnoputeri sekaligus Ketua Umum dan pemegang Hak Prerogatif dalam menentukan Capres PDI-P, tentu tidak bisa dijadikan ukuran untuk tidak bermanuver mencari dan menyusun strategi dalam menemukan partner koalisi dan calon kandidat presiden dan wakil presiden.
Karena PDI-P memenuhi syarat ambang batas atau presidential threshold 20 persen yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), jadi pantaslah kalau Megawati mengatakan bahwa tidak usah keburu, itu internal mereka dan tentu beda dengan partai lain.
Pergerakan para elit parpol menuju Pilpres 2024 sudah bisa kelihatan siapa-siapa saja parpol yang bakal berkoalisi dan begitupun capres sudah bisa terdeteksi.
Nampak ada tarik-menarik parpol sekaligus strategi menjegal lawan. Hal ini juga sebuah bukti kegagalan parpol dalam melakukan kaderisasi. Karena sangat aneh bila mencalonkan kandidat bukan dari kadernya.