"Kepada Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, harus segera mencabut Pergub No. 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan (Pergub 142/2019), karena melanggar UUPS dan KUH Perdata." H. Asrul Hoesein, Founder Yayasan Kelola Sampah Indonesia (Yaksindo) Jakarta.
Pj Gubernur Jakarta Harus Cabut Pergub Larangan Kantong Plastik di Toko Ritel, Rugikan Konsumen dan Industri
Sebagai lanjutan artikel di Kompasiana dengan judul Pj Gubernur Jakarta Heru Baru Saja Dilantik Sudah Keliru, Warga Bisa Gugat Soal Sampah. Klik di Sini.
Sangat perlu penulis ingatkan kepada Pj Gubernur Jakarta, Heru Budi agar ekstra hati-hati menyikapi soal sampah ini.
Baca juga: Gubernur Jakarta dan Bali Keliru Sikapi Sampah Plastik.
Termasuk pelarangan plastik sekali pakai (PSP), lebih khusus pelarangan penggunaan kantong plastik. Itu keliru, bukan demikian solusi plastik. Itu hanya persaingan bisnis, ahirnya konsumen atau masyarakat yang dirugikan.
Diharapkan Pj Gubernur Jakarta agar cabut Peraturan Gubernur (Pergub) No. 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan (Pergub 142/2019).
Pergub 142/2019 sangat prematur karena melanggar regulasi sampah baik nasional maupun melanggar Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Jakarta.
Baca juga: Kebijakan Prematur Pergub Jakarta Larangan Kantong Plastik
Toko Ritel melanggar Pasal 15 Pergub 142/2019, tidak memberi hak konsumen. Sumber: DokPri