Secara terang benderang sejak tahun 2019 lalu muncul issu 3 periode dan bergulir terus sampai sekarang 2022, namun Presiden Jokowi tidak pernah apresiasi dan beberapa kali menolak dengan gaya santainya. Jadi masyarakat santai saja, karena melakukan amandemen UUD'45 tidaklah mudah.
Setelahnya, muncul lagi issu penundaan pemilu untuk memperpanjang masa pemerintahan Presiden Jokowi, itupun ditolaknya. Ya karena sama saja artinya 3 Periode. Memangnya Presiden Jokowi bodoh?!
Pengusung dan pendukung wacana penundaan pemilu dan 3 Periode yang terkesan bodoh berpolitik dan kepanikan menghadapi pemilu, karena belum menemukan ruang untuk masuk nominasi dan juga ada diantara elit birokrasi yang masih ingin duduk disinggasananya, merasa terusik.
Jadi adanya rencana aksi turun ke jalan unjuk rasa di Istana Presiden Jokowi, oleh mahasiswa, Senin 11 April 2022, sedikit berpotensi ada kelompok yang membawa ke isu besar, yaitu untuk melengserkan atau menurunkan Presiden Jokowi. Tapi semua itu sangatlah berat dan mustahillah terjadi.
Sesungguhnya unjuk rasa mahasiswa ini merupakan bagian dari koreksi dan peringatan pada pemerintah, khususnya kabinet Presiden Jokowi agar menjalankan roda pemerintahan dengan benar, seharusnya para menteri agar jalankan tugasnya dengan baik pasca Pandemi Covid-19.
Tidak ada alasan yang tepat untuk menurunkan Presiden Jokowi di tengah jalan, secara hukum tidak ada kesalahan Presiden Jokowi, terlebih TNI dan Polri sangat solid di belakang Presiden Jokowi.
Bila besok mahasiswa melakukan aksi, diharapkan TNI-Polri agar bersahabat dalam mengawal aksi unjuk rasa tersebut dan hati-hati serta waspada saja pada pihak ketiga, pengacau. Jangan sampai ada insiden fisik sehingga terjadi keributan serta berakibat kehilangan nyawa. Hal ini yang perlu diantisipasi.
TNI-Polri tidak perlu bersenjata peluru tajam. Pasang intelijen untuk memantau pihak-pihak yang menunggangi aksi unjuk rasa, agar bisa diantisipasi secara dini. Sangat mungkin ada penunggang dibelakang unjuk rasa tersebut untuk memanfaatkan momentum.
Diharapkan mahasiswa yang melakukan aksi, cukup aksi damai dengan mengejar dan menuntut pemerintahan Jokowi-Ma'ruf melaksanakan janji Nawacita yang belum dipenuhinya, lalu kawal sampai ahir masa jabatan di tahun 2024.
Apresiasi saja pada unjuk rasa tersebut. Ambil sisi positif atas aksi mahasiswa, agar para menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf introspeksi diri dan bekerja dengan baik, jangan lagi memanas-manasi publik dengan isu murahan 3 periode atau penundaan pemilu, begitupun para politikus. Stoplah wacana murahan tersebut.