Lihat ke Halaman Asli

H.Asrul Hoesein

TERVERIFIKASI

Pemerhati dan Pengamat Regulasi Persampahan | Terus Menyumbang Pemikiran yang Sedikit u/ Tata Kelola Sampah di Indonesia | Green Indonesia Foundation | Jakarta http://asrulhoesein.blogspot.co.id Mobile: +628119772131 WA: +6281287783331

Jebakan dan Preseden Buruk 3 Periode Jokowi, Janji Belum Dipenuhi?

Diperbarui: 5 April 2022   20:08

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Ilustrasi: Presiden Jokowi. Sumber: Kompas

"Tambah gaduh dan heboh setelah Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) kubu Surta Wijaya menyatakan akan melakukan deklarasi terkait wacana 3 Periode. Lebih baik dorong Presiden Jokowi untuk memenuhi janji Nawacita 1 dan 2 yang belum tuntas" Asrul Hoesein, Founder Yayasan Kelola Sampah Indonesia (Yaksindo).

Hal itu Apdesi sampaikan usai acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) di Senayan, Jakarta 29 Maret 2022, Apdesi menyatakan deklarasi itu akan dilakukan setelah hari raya Idul Fitri awal bulan depan.

Pada Silatnas Apdesi tersebut, Ketum Apdesi dalam pidatonya menyebutkan dan mendukung tambah satu periode lagi untuk masa jabatan Presiden Jokowi.

Selain beberapa elit partai politik dan juga relawan Presiden Jokowi mendukung penundaan pemilu dan 3 periode lagi buat Presiden Jokowi.

Dukungan yang tidak masuk akal, artinya lebih baik menolak daripada muncul resistensi yang mencederai demokrasi dan Presiden Jokowi sendiri.

Penulis juga sebenarnya salah seorang pendukung Presiden Jokowi sejak masuk ke Jakarta sebagai Gubernur Jakarta dan masa dua periode menjadi Presiden RI baik bersama Jusuf Kalla maupun Ma'ruf Amin.

Namun untuk penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi 3 periode sama sekali tidak menyetujuinya, imposible.

Apapun alasannya tetap menganggap dukungan 3 periode dan penundaan masa pemilu adalah jebakan maut dan akan merusak Presiden Jokowi dan demokrasi Indonesia.

Presiden telah empat kali menyampaikan kepada publik (taat konstitusi), yang terakhir tanggal 30 Maret di Borobudur. Pernyataab presiden sudah cukup jelas ditangkap oleh publik. 

Melakukan amandemen UUD 1945 juga tidak semudah yang dibayangkan, lagi pula butuh anggaran, senentara yang menolak sendiri yang akan mengajukan anggaran amandemen, yaitu presiden.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline