"Kenapa sampai menyebut Menteri Perdagangan kalah dan korban mafia pangan akibat kelangkaan minyak goreng - migor - di Indonesia, karena sempat-sempatnya minta maaf dan mengaku tidak kuasa melawan mafia, sebegitu rendahnya pembacaan situasi dan strategi pemerintah dalam urusan pangan" Asrul Hoesein, Founder Primer Koperasi Pengelola Sampah (PKPS) Indonesia.
Membaca berita di Kompas.Com di "Tak Kuasa Lawan Mafia Minyak Goreng, Mendag: Sifat Manusia Rakus dan Jahat!" Setelah dua kali tidak hadir memenuhi panggilan DPR-RI untuk bahas minyak goreng (migor).
Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi baru memenuhi panggilan ketiga DPR dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR RI. Itu undangan ketiga baru hadir di Senayan (17/3).
Mendag Lutfi didepan Komisi VI DPR RI. mengaku tak berdaya lawan mafia pangan. Termasuk alasan kelangkaan migor karena naiknya minyak kelapa sawit atau versi mentahnya yang dikenal dengan CPO (crude palm oil), akibat perang Ukraina dan Rusia.
Mendag sepertinya kapok menghadapi munculnya mafia-mafia minyak goreng di Indonesia. "Dengan permohonan maaf, Kemendag tidak dapat mengontrol karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat," katanya saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR (17/3).
Baca Juga: Penuhi Panggilan DPR, Ini yang Dibahas Mendag Lutfi
Mendag Mundur Pilihan Rasional
Mendag Lutfi minta maaf, ya sama saja Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang minta maaf. Sebuah fakta sejarah progres pemerintahan saat ini bahwa lintas Kementerian dan Lembaga (K/L) tidak ada kerjasama alias ego sektoral masih kental di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Sepertinya negara yang besar ini diurus secara konvensional di zaman milenial.
Menyikapi situasi dan kondisi tersebut, selayaknya Pak Menteri Lutfi mengundurkan diri sajalah atau Presiden Jokowi mengganti Lutfi (reshufle) kepada yang lebih berani dan profesional, coba percayakan pada Mantan Menteri Pertanian Dr. Andi Amran Sulaiman untuk berhadapan dengan mafia.
Dalam urusan pangan dan urusan lainnya begitu lemahnya negara menghadapinya untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Urusan pangan ternyata sama bobroknya dengan urusan persampahan. Sampai kalah melawan mafia, padahal negara tidak boleh kalah. Atau jangan sampai ada mafia bercokol dalam pemerintahan, seperti yang terjadi di persampahan.