THR adalah Investasi, Bayarlah Tepat Angka dan Waktu

"Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh dikenai denda, sedangkan pengusaha yang tidak membayar THR dapat dikenai sanksi administratif hingga penghentian sebagian usaha," Menaker Ida Fauziyah.

Tunjungan Hari Raya (THR) Keagamaan merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh. Tidak ada kerugian bagi pengusaha bila membayar THR tepat angkat nominal dan waktu yang telah ditentukan.

"Agar pengusaha membayar THR pekerja paling lambat 7 hari sebelum hari raya" Kata Ida Fauziyah, Menteri Tenaga Kerja (Menakar) saat berkoordinasi dengan Kepala Disnaker Se-Indonesia melalui sambungan video di Jakarta, hari Senin (11/5).

Memperkuat kebijakan THR, Kemenaker telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI No. M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19 (selanjutnya disebut SE THR).

Baca Juga: Serikat Pekerja Tuntut Surat Edaran THR ke PTUN, Ini Penjelasan Menaker

KSPI Gugat Menaker di PTUN

Menaker Ida Fauziyah resmi digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Gugatan terkait dengan surat edaran meminta PTUN dan MA membatalkan Surat Edaran Menaker No. M/6/HI.00.01/V/2020 dinyatakan tidak berlaku.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) untuk memberi kelonggaran bagi pengusaha untuk tak membayarkan THR 100 persen. Gugatan KSPI teregister dalam Kepaniteraan PTUN No: 107/G/2020/PTUN Jakarta tanggal 14 Mei 2020.

Tidak dipungkiri bahwa ada perusahaan yang terdampak keras atas Pandemi Covid-19, namun itu rata-rata perusahaan menengah ke bawah. Dalam temuan dilapangan bahwa beberapa perusahaan juga tetap operasional sebagaimana biasanya, berarti tidak ada masalah.

Janganlah juga mencari celah untuk mendapatkan pembenaran bahwa usahanya terdampak pandemi Covid-19. Hati-hati dan waspada selalu karena aparat penegak hukum juga ikut memantau perkembangan dan dampak atas musibah pandemi.