Sampah di Indonesia menjadi masalah yang sangat serius karena merembet menjadi masalah social, ekonomi dan budaya. Hampir semua kota di Indonesia mengalami kendala dalam mengolah sampah. Hal ini terjadi karena kesadaran para pihak belum sepenuhnya memahami kebijakan yang telah ada.
Tulisan tentang sampah dan plastik ini merupakan kumpulan penjelasan bernilai edukasi riel dari Prof. Akbar Tahir, Guru Besar Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sulawesi Selatan dari facebook (3/09) yang penulis jadikan rujukan dalam mengawal pengelolaan sampah di Indonesia.
Terdapat dua pemicu utama kebocoran sampah plastik ke lingkungan, yaitu: sampah yang tidak terpungut dan rendahnya nilai beberapa jenis plastik tertentu (McKinsey, 2015).
Sekitar 75% sumber kebocoran sampah ke lingkungan lautan berasal dari sampah yang tidak terpungut (uncollected and unmanaged wastes) dan 25% dari sistem resmi pengelolaan sampah padat perkotaan. Secara resmi, tercatat hanya 20% plastik yang cukup bernilai untuk didaur ulang di seluruh dunia.
Total Sampah RI tahun 2018: 62.5 juta ton, dimana 15% nya adalah Plastik (KLHK). Impor virgin plastic 2018 : 3.6 juta ton sedangkan Impor scrap plastic 2018: 320 ribu ton lebih (Kemenperind RI).
Kenapa harus impor jika pada tahun 2018 kita punya: 9,3 juta ton stok Dalam Negeri sampah plastik....?? (dari angka 15%). Apalagi, tidak semua sampah plastik yang impor memenuhi persyaratan untuk didaur ulang, sehingga kita otomatis dengan sengaja menambah beban sampah plastik dari kegiatan importasi sampah tersebut. Ada apa ini...?? Mafia..?? Sindikasi...??
Masalah:
1). Waste management tidak berjalan baik, sehingga bahan baku Daur Ulang Plastik (DUP) dari sampah plastik domestik sebagian besar TIDAK LAYAK. Pemilahan sampah belum berjalan baik (lebih 69% sampah ditimbun di TPA: lihat data Pengelolaan Sampah RI 2018).
2) Terdapat gap dalam teknologi (ini terutama terkait investasi permesinan industri plastik yang ada di Dalam Negeri), dan
3). Beban PPN yang terlalu tinggi bagi Industri DUP.