"Selaku Gubernur DKI Jakarta, tidak akan seperti pejabat-pejabat lainnya yang seakan mengejar headline untuk melarang penggunaan plastik sekali pakai, seperti kantong plastik, ps-foam dan sedotan plastik."
Anies Baswedan (9/08)
Fenomena menarik terhadap pejabat negara yang kurang memahami substansi masalah plastik sekali pakai (PSP) Seakan dikejar target atau permintaan dari sponsor untuk cepat-cepat mengeluarkan kebijakan pelarangan penggunaan PSP.
Seorang menteri haruslah memahami masalah secara makro dan tidak perlu ahli, namun pasti harus menguasai ilmu manajerial dengan baik. Artinya menteri selaku pemimpin dalam institusinya harus cerdas me-remote para ahli yang bekerja di sekitarnya.
Presiden, Menteri, Gubernur ataupun Bupati dan Wali Kota, jangan hanya senang menerima laporan di belakang meja, tapi harus menggunakan pendamping intelijen atau staf ahli yang bekerja secara profesional dan harus memahami sebuah proses dan/atau kondisi di lapangan.
Bukan bekerja hanya untuk menyenangkan pimpinannya. Sesekali pula turun kebawa untuk croschek atau melakukan monitoring dan evaluasi (monev) atas kebijakan makro pemerintahan dan kebijakan mikro kementeriannya serta kementerian terkait yang punya kaitan dengan substansi masalah.
Ilustrasi: Kantong plastik kebutuhan masyarakat secara umum. Sumber: Dokpri.
Isu Plastik Terus MenggelindingBeritanya yang viral di medsos dan group-group Whatsapp bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti marah-marah di depan peserta diskusi akibat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluh karena panitia menyajikan minuman mineral berkemasan botol plastik. Baik Menteri Keuangan maupun Menteri KKP, semuanya menolak kemasan PSP tersebut. Aneh kedua menteri tersebut!!!
Hal itu terjadi saat kedua menteri pembantu Presiden Jokowi ini menghadiri diskusi di mana peserta yang umumnya pegiat ekonomi digital di acara "Gerakan 1000 Startup" di Istora Senayan Jakarta, Minggu (18/08).
Membaca berita tersebut, rasanya susah dipercaya. Tapi kalau benar... sungguh amat disayangkan! Malah lebih disayangkan adalah para staf atau pembantu kedua menteri itu yang tidak memberi tahu pokok masalah pada bosnya.
Termasuk protokoler menteri, kenapa tidak mencegah panpel dalam menyiapkan botol plastik mineral itu sejak dari awal?!
Ilustrasi: Sampah plastik dikarungkan setelah dipilah di TPS Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Sumber: Dokpri.
Anies Memang Beda Sikapi PlastikBerbeda dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan. Karena draf Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta tentang Pelarangan Penggunaan PSP yang sudah disodorkan oleh stafnya belumlah ditandatangani. Itulah kecerdasan seorang pemimpin sekelas Anies Baswedan, yang juga mantan menteri era Presiden Jokowi.