Terlepas dari masalah internal antara Partai Golkar dan Ridwan Kamil pasca dikeluarkannya rekomendasi pencalonan Ridwan Kamil sebagai bakal calon Gubernur Jawa Barat dan Daniel Muttaqien sebagai bakal calon Wakil Gubernur Jawa Barat No. R-485/GOLKAR/X/2017 tertanggal 24 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Setya Novanto dan Idrus Marham.
Tulisan ini hanya mencoba merefleksi proses pencabutan surat rekomendasi pencalonan Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien tersebut dengan Surat bernomor R-552/GOLKAR/XII/2017 yang ditandatangani Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Sekjen Golkar Idrus Marham pada tanggal 17 Desember 2017. Secara depacto ya surat sudah keluar, namun secara dejure bagaimana kedudukannya.
Pertanyaannya ?
- Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Airlangga-Idrus Marham tersebut apa sesuai AD/ART Partai Golkar ?
- Apakah Airlangga Hartarto sudah sah menandatangani Surat Rekomendasi itu sebagai Ketua Umum Parai Golkar yang "terpilih" hanya melalui Rapat Pleno DPP Golkar tanggal 13 Desember 2017. Sementara posisi jabatan tersebut belum "disahkan" melalui Munaslub, dimana Munaslub adalah refresentasi Munas ?
Semoga tidak menjadi preseden buruk diawal kepemimpinan Airlangga Hartarto yang "katanya" akan membawa perubahan baru di tubuh partai berlambang pohon beringin itu. Dimana visi yang diusung Airlangga adalah Partai Golkar yang progresif dengan misi pembaruan, kuat dan aspiratif.
Mungkin seharusnya atau lebih etis dan bijak dalam berdemokrasi (tanpa potensi resistensi) bila Surat Rekomendasi pencabutan Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien itu dikeluarkan setelah Munaslub tanggal 19-20 Desember 2017. Sebelumnya diberi kesempatan pada Ridwan Kamil untuk memberi penjelasan atas terjadinya "dugaan" ketidak-sepahaman tersebut. Seharusnya dan diharapkan sebagai partai besar, agar Partai Golkar memberi pembelajaran demokrasi baik dan benar serta elegan kepada rakyat Indonesia.
Inikah Golkar Baru yang dijanjikan Airlangga Hartarto ?
Tulisan Terkait:
1. Dedi Mulyadi Bisa Kalahkan Ridwan Kamil
2. Tujuh Agenda Utama Airlangga Hartarto untuk Golkar