Lihat ke Halaman Asli

H.Asrul Hoesein

TERVERIFIKASI

Pemerhati dan Pengamat Regulasi Persampahan | Terus Menyumbang Pemikiran yang Sedikit u/ Tata Kelola Sampah di Indonesia | Green Indonesia Foundation | Jakarta http://asrulhoesein.blogspot.co.id Mobile: +628119772131 WA: +6281287783331

Jokowi Harus Batalkan Proyek Sampah Jakarta

Diperbarui: 24 Juni 2015   23:35

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

13487634061254430367

[caption id="attachment_201331" align="aligncenter" width="369" caption="Incinerator (ITF) di Luar Negeri_dok.asrul"][/caption]

Proses pembangunan pengolahan sampah ITF Sunter tersebut, sebaiknya dibatalkan saja. (ini saja pemprov. DKI Jakarta telah membatalkan lelang beauty contest tempat pengolahan sampah ITF Sunter yang sedianya lelang dilakukan hari ini, Jumat, 7 September 2012, tapi persyaratan peserta tidak lengkap). Proyek tersebut sangat menelan biaya (investasi), walau pembangunannya di invest oleh perusahaan, tapi dalam pengelolaan nantinya akan menyerap dan APBD yang sangat besar dalam hitungan perton sampah yang terkelola, yaitu RP .400.000/ton. Lucunya ini proyek, biaya pengelolaan dibayar oleh pemda dan kembali listriknya dibeli oleh masyarakat nantinya melalui pemerintah. Coba dianalisa kebenaran dari proyek ITF ini, sangat membingunkan?

Nilai investasi ITF tersebut akan menelan dana (investor) Rp. 1,3 Triliun (ini baru kapasitas 1.000-1.500/ton sampah dan baru dapat menghasilkan listrik 15 megawatt, artinya Jakarta butuh 4 unit ITF), salah satu rekomendasi DPRD DKI adalah perusahaan yang mengikuti lelang harus memiliki modal 30 persen dari total investasi Rp1,3 trilliun atau sebesar Rp 390 miliar. Perusahaan yang akan berkompetisi dalam merebut proyek raksasa sampah tersebut yaitu PT Phoenix Pembangunan Indonesia (kerjasama dengan Singapura), PT Jakarta Green Initiatives (kerjasama dengan Jepang), dan PT Wira Gulfindo Sarana (kerjasama dengan India), sudah pernah tender, tapi dibatalkan karena ketiga perusahaan itu tidak cukup modal awal (30%) tersebut. Artinya, rekening sejumlah itu harus atas nama perusahaan tersebut yang berada di bank lokal atau bank asing yang berkantor di Indonesia. Dan dana itu harus berada di dalam rekening perusahaan peserta lelang sampai masa lelang berakhir.

Sekiranya proyek itu jadi dilaksanakan maka Pemprov DKI akan membayar selain akan mengembalikan biaya investasi perusahaan pemenang lelang juga akan membayar biaya pengolahan sampah sekitar Rp 400.000 per ton. Memang di luar negeri, semisal Jerman, Jepang dan Singapura ada yang mencapai Rp1 juta per ton, tapi pengelolaan sampah di sumber timbulan sudah tidak bermasalah lagi, beda dengan Indonesia.

Teknologi ITF dalam pengelolaan sampah ini, sebenarnya belum cocok di Indonesia, karena budaya (tidak disiplin dan paradigma masyarakat belum sesuai) juga regulasi persampahan yang ada bertentangan dengan proyek atau teknologi ITF tersebut (kontra-produktif).

Proyek "mercusuar" sampah ini sebaiknya dibatalkan dan Gubernur (Jokowi-Ahok) dan DPRD DKI Jakarta harus kembali merunut pasal demi pasal UU.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (khususnya pasal 13,14 dan 15), yang muaranya berbasis komunal (partisipasi masyarakat) yang berorientasi ekonomi. Bukan dengan cara teknologi tinggi seperti ini, karena kalaupun terlaksana, tentu akan menguntungkan golongan tertentu saja. Serta batalkan pula study banding ke Singapura, India dan Jepang oleh panitia lelang proyek ITF, ini juga berapa biaya yang dibutuhkan.

Sekedar masukan bahwa rencana ada tiga proyek sampah ITF yang akan dibangun di dalam kota yaitu ITF Sunter, ITF Cakung Cilincing dan ITF Marunda, berarti biayanya akan mencapai 5-6 Triliun, itupun belum tuntas sampah yang 6.500 ton/harinya di Jakarta. Dari pembangunan tiga ITF tersebut, baru ITF Sunter yang memasuki proses lelang (saat ini tertunda). Sedangkan dua ITF lainnya masih sedang dalam tahap pengkajian, Intinya ini belum bisa diterapkan di Indonesia, Jokowi harus segera batalkan setelah dilantik menjadi Gubernur, pembatalan ini harus menjadi prioritas program 100 hari Jokowi-Ahok.

Jakarta, 27 September 2012

GIHFoundation




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline