Di Indonesia, dinamika politik dan pendidikan saling terkait erat, khususnya dalam konteks pendidikan Islam. Politik di Indonesia berdampak pada banyak aspek kehidupan sehari-hari, termasuk pendidikan. Salah satu komponen terpenting dari sistem pendidikan nasional adalah pendidikan Islam, yang menjawab tantangan dan peluang unik dalam lanskap politik yang terus berubah. Dari beragam corak pemikiran dalam Islam, khususnya pemikiran politik, tidak ada yang menyangkal bahwa Islam tidak bisa melepaskan dirinya dari yang namanya politik, baik dari dimensi histories maupun dimensi doktrin Islam itu sendiri. Meski demikian diskursus mengenai Islam dan politik tidak berjalan datar tapi terus berkembang menjadi diskursus yang melahirkan banyak khazanah pemikiran yang kemudian melahirkan perdebatan dan juga perbedaan cara memahami hubungan Islam dengan politik, khususnya hubungan Islam dengan negara. Perbedaan ini muncul sesungguhnya lebih pada artikulasi atau interpretasi umat Islam tentang ajaran Islam bukan muncul dari Islam itu sendiri. Termasuk dalam persoalan hubungan Islam dan politik (lebih khusus hubungan Islam dengan negara) di Indonesia.
Pendidikan dan politik sering dilihat sebagai bagian-bagian yang terpisah, yang satu sama lain tidak memiliki hubungan apa-apa. Padahal, keduanya bahu membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat di suatu negara. Lebih dari itu, keduanya saling menunjang dan saling mengisi lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat di negara tersebut. Ada hubungan erat dan dinamis antara pendidikan dan politik disetiap negara. Politik pendidikan adalah suatu kajian antar disiplin interdisciplinary studi yang mengintegrasikan ilmu politik dan ilmu pendidikan, untuk melihat hubungan dinamis antara berbagai persoalan politik dan persoalan pendidikan. Dalam kontek pendidikan Islam kajian ini ingin menilik dan menemukan persoalan-persoalan politik dan pendidikan islam, dalam hal ini pendidikan pondok pesantren modern. Tujuan utama kajian politik pendidikan adalah untuk menjelaskan hubungan atau relasi antara proses perumusan tujuan the production of goalds dan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapainya the form of their achievements.
Di Indonesia, terdapat tiga jenis pendidikan, yaitu pendidikan Islam, pendidikan umum, dan pendidikan pesantren. Pendidikan Islam adalah bimbingan yang diberikan seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan rumusan pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa; "Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab". Sistem pendidikan umum dan pendidikan Islam adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem pendidikan nasioanal, keduanya saling terkait dan masing-masing memiliki kekhususan untuk saling melengkapi. Di satu sisi tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu dan diharapkan menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab terhadap semuannya.
Di Indonesia, terdapat beberapa jenis lembaga pendidikan Islam yang menangani berbagai kebutuhan dan konteks pendidikan. Ini termasuk lembaga pendidikan tradisional seperti pesantren, madrasah, dan platform pendidikan berbasis masyarakat. Setiap jenis memiliki perspektif unik dalam lingkungan belajar yang lebih luas, menawarkan berbagai kurikulum yang mendukung pendidikan agama dan umum. C. Geertz dan Abdurrahman Wahid menyebut pondok pesantren sebagai bagian dari budaya masyarakat Indonesia, terutama di tanah Jawa. Pada era globalisasi ini, pendidikan pesantren menjadi semakin terarah, tersistem, dan kurikulum pesantren memiliki "paten" tertentu. Misalnya, pesantren memberikan mapel umum dan agama dengan menerapkan dua kurikulum, yaitu kurikulum Kemendiknas dan kurikulum Kemenag. Meskipun demikian, karena otoritas tertinggi pesantren ada pada kiai, pesantren kerap ditemui sering membuat kurikulum sendiri sebagai intrakurikuler atau program tambahan dari materi kurikulum Kemendiknas dan Kemenag, karena dianggap kurikulum yang sudah ada belum dapat mengakomodasi institusi pesantren tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menyusun dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang memberikan landasan penyelenggaraan pendidikan pesantren telah diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional sehingga berperan aktif dalam membentuk, menjaga tradisi, membudayakan nilai dan norma dengan nilai-nilai keagamaan dan keindonesiaan.
Maka dapat disimpulkan bahwa politik dan pendidikan di Indonesia memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi, khususnya dalam konteks pendidikan Islam. Pendidikan Islam di Indonesia, yang mencakup pesantren, madrasah, dan sekolah Islam, tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Secara keseluruhan, hubungan dinamis antara politik dan pendidikan Islam menunjukkan bahwa keduanya berinteraksi dalam membentuk masyarakat Indonesia, dengan pendidikan Islam yang terus berkembang dan beradaptasi dalam konteks politik yang berubah
