Pembangunan merupakan suatu proses mulitidimensi yang mencerminkan perubahan stuktur masyarakat secara keseluruhan baik itu stuktur nasional, sikap masyarakat dan kelembagaan nasional. Perubahan tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan pendapatan dan memberantas kemiskinan sehingga diharapkan terwujudnya kondisi kehidupan yang lebih baik secara material maupun spiritual (Todaro, 2000). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untukmelakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan. Otonomi daerah memberikan kekuasaan penuh kepada daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri.
Dengan demikian pemerintah daerah dapat meningkatkan potensi-potensi yang dimiliki daerahnya guna meningkatkan pembangunan daerahnya. Setiap daerah kabupaten mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Salah satunya, kabupaten Karanganyar. Kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Tengah ini sedang berada pada titik krusial pada pertumbuhan dan perkembangan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa.
Sektor ini memiliki ketangguhan dan kemampuan yang tinggi sehingga dapat dijadikan sebagai tumpuan harapan pembangunan ekonomi. Sektor unggulan merupakan tulang punggung dan penggerak 5 perekonomian, sehingga dapat juga disebut sebagai sektor kunci atau sektor pemimpin perekonomian suatu wilayah (Erlinda dalam Departemen Pertanian, 2015).
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karanganyar 2023, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten ini mengalami pertumbuhan moderat sebesar 5,2% per tahun dengan kontribusi utama dari sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Dalam pelaksanaannya, banyak keterbatasan yang menjadi hambatan signifikan. Namun demikian apabila suatu kegiatan pasti ingin dikembangkan secara besar besaran, maka perlu dilihat apakah pasar diluar masih mampu menampung perluasan dari produk basis mereka (Robinson dalam Kiha&Korbaffo, 2019). Sebagai contohnya, dalam sektor pertanian.
Dengan kontribusi signifikan seperti padi, jagung, kopi, kabupaten Karanganyar memiliki ekonomi yang dominan dalam sektor ini. Namun, dengan perkembangan global dan perubahan iklim, semua yang dilakukan memerlukan beberapa inovasi. Dalam pelaksanaannya, pemerintah kabupaten Karanganyar telah meluncurkan berbagai program sebagai bentuk pendukungan terhadap pertanian yang berkelanjutan. Salah satu program pendukung pertanian berkelanjutan ini adalah Program Pertanian Organik yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan petani pada penggunaan pupuk berbahan kimia dan pestisida.
Akibat dari program ini, pada data dari Dinas Pertanian Karanganyar, menunjukkan bahwa luas lahan pertanian organik meningkat 15% pada tahun 2023 daripada tahun-tahun sebelumnya. Selain program Pertanian Organik, pemerintah kabupaten Karanganyar juga menunjang program pemulihan lahan kritis yang melibatkan penanaman pohon di lahan yang sebelumnya terdegradasi. Program ini dibentuk guna meningkatkan kualitas tanah dan meningkatkan keanekaragaman hayati. Kabupaten Karanganyar juga aktif dalam mengembangkan sumber energi terbarukan. Contohnya, pada tahun 2023, kabupaten ini memulai proyek solar panel di berbagai fasilitas publik dan rumah tangga, dengan target memasang 10.000 panel surya hingga penghujung akhir tahun 2024. Proyek solar panel ini dibentuk dengan harapan akan mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mengurangi emisi karbon.
Untuk memastikan bahwa transformasi ekonomi tidak hanya akan menguntungkan sebagian kecil masyarakat, pemerintah kabupaten Karanganyar juga menerapkan pendekatan inklusif dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi lokal. Sebagai contoh, pengembangan program-program kewirausahaan yang telah diluncurkan untuk membantu pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) supaya mendapatkan akses ke modal, pelatihan, dan pasar. Salah satu implementasinya adalah pembentukan lebih dari 100 koperasi baru yang melibatkan lebih dari 1.500 anggota pada tahun 2023. Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Karanganyar juga melaporkan program pelatihan kewirausahaan telah dilaksanakan guna meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pelaku usaha mengenai kewirausahaan.
Hal ini perlu dilakukan karena pendidikan dan pelatihan merupakan kunci untuk memastikan bahwa masyarakat daerah siap untuk menghadapi perubahan ekonomi. Sehingga pada akhirnya, kabupaten Karanganyar meluncurkan program pelatihan keterampilan kerja yang didalamnya mencakup berbagai sektor, contohnya teknologi informasi, perhotelan, dan kerajinan yang dibuat oleh tangan. Pada tahun 2023, data menunjukkan bahwa lebih dari 3.000 peserta telah mengikuti program ini, dengan tingkatan penyerapan kerja yang mencapai 75% penyerapan.
Meskipun terjadi kemajuan signifikan, kabupaten Karanganyar masih menghadapi beberapa rintangan, termasuk ketidakmerataan distribusi manfaat ekonomi dan kebutuhan guna melakukan peningkatan infrastruktur. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2023, Kabupaten Karanganyar memiliki PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) per kapita adalah sekitar 15 juta pertahun. Namun, terdapat perbedaan signifikan antara daerah perkotaan dengan pedesaan, dimana daerah perkotaan memiliki PDRB per kapita yang cenderung lebih tinggi. Selain itu, terdapat indeks kemiskinan yang menjadi tantangan bagi transformasi ekonomi kabupaten Karanganyar. Berdasarkan data dari BPS, menunjukkan bahwa tahun 2023, sekitar 9% populasi Karanganyar masih hidup di garis kemiskinan, dengan konsentrasi kemiskinan yang lebih tinggi pada daerah pedesaan.
Selain ketidakmerataan distribusi ekonomi, keterbatasan infrastruktur juga menjadi salah satu penghambat transformasi ekonomi di Kabupaten Karanganyar. Menurut laporan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar, pada tahun 2023, kualitas infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan lain-lain masih belum merata. Sekitar 30% jalanan di Kabupaten Karanganyar masih dalam kondisi buruk sehingga memerlukan perbaikan. Selain itu, akses ke fasilitas publik juga belum merata. Berdasarkan data, kurang dari 60% dari desa-desa terpencil yang memiliki akses fasilitas publik seperti air bersih dan listrik. Keterbatasan ini dapat membatasi akses masyarakat ke peluang ekonomi dan layanan publik.
Selain menjadi peluang keuntungan yang besar, ternyata ketergantungan pada sektor pertanian dapat menjadi tantangan transformasi ekonomi di Kabupaten Karanganyar. Seperti yang disebutkan sebelumnya, menurut data BPS pada tahun 2023, sektor pertanian menyumbang sekitar 40% dari PDRB Kabupaten Karanganyar. Meskipun sektor ini menjadi sektor utama dalam pendapatan bagi banyak warga, ketergantungan tinggi pada pertanian akan membuat ekonomi kabupaten rentan terhadap fluktasi harga komoditas dan perubahan iklim. Selain itu, berdasarkan data dari Dinas Pertanian Karanganyar, produktivitas pertanian di Kabupaten Karanganyar masih relatif rendah, dengan hasil padi sekitar 4,5 ton per hektar dibandingkan dengan rata-rata nasional yang mencapai 5 ton per hektar.