Ada apa dengan anggota Komisi II DPR RI yang tiba-tiba bersuara lantang soal polemik Ibukota Kab. Buton Utara. Komisi II DPR RI pekan lalu berkunjung di Kendari Sulawesi Tenggara.
Inti Polemik Ibukota Kab. Buton Utara merupakan bentuk pelanggaran perundang-undangan negara yang dilakukan oleh Bupati Buton Utara dalam 5 tahun menjabat.
Pelanggaran dan Pembangkangan Bupati Buton Utara Ridwan Zakariah soal kedudukan Ibukota atau pusat pemerintahan Buton Utara tersebut sudah 6 kali teguran Mendagri, 5 kali teguran di jaman Gamawan Fauzi dan sekali dari Tjahjo Kumolo. Namun Bupati Buton Utara tetap tak bergeming.
Kini muncul suara lantang dari Komisi II DPR RI, tak pelak Komisi II akan memanggil (mantan) Bupati Buton Utara Ridwan Zakariah (incumbent) terkait pelanggaran undang-undang soal penampatan Ibukota Kabupaten Buton Utara.
Beranikah Komisi II DPR RI untuk memanggil Bupati atau jajaran Pemda Buton Utara untuk mempertanyakan alasan Pemda Buton Utara mengalihkan Ibukota Kabupaten Buton Utara dari Buranga ke Ereke tanpa sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Banyak kalangan di Sulaweai Tenggara yang menyangsikan keberanian Komisi II DPR RI tetkait pelanggaran Undang-Undang oleh Bupati Buton Utara Ridwan Zakariah.
Sesuai UU RI No. 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara pasal 7 menetapkan Ibukota Kabupaten Buton Utara di Buranga Kecamatan Bonegunu. Tapi oleh Bupati Buton Utara Ridwan Zakariah (incumbent) tanpa dasar hukum yang jelas langsung mengalihkan memindahkan Ibukota si Ereke Kecamatan Kulisusu, 70 km dari Buranga.
Suara lantang Komisi II DPR RI soal Polemik Ibukota Buton Utara banyak pihak di Buton Utara yang mentengarai itu hanyalah ekspresi dari kekecewàan karena saat berkunjung di Kendari minggu lalu banyak kepala daerah di Sultra yang tak menghiraukan undangan diskusi Komisi II.
