(Nampaknya track record kekuasaan selama ini akan membuat isu ini mental di masyarakat. Wajar Ketika muncul narasi bahwa ini adalah pengalihan isu dari isu wadas, isu pemindahan ibu kota negara, Isu kelangkaan minyak goreng dll)
Pertama, mengajarkan ajaran yang anti-Pancasila dan pro-ideologi khilafah transnasional.
Malah yang selama ini banyak dikritik adalah dimana sikap komitmen negara terhadap Pancasila saat menjadikan Indonesia tergantung pada kepentingan ekonomi politik Asing -- Aseng yang membawa kekayaan alam yang luar biasa besar bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Wajar juga Ketika mulai muncul tanya, di mana Pancasila.
Negara yang sudah sangat sekuler yang berdampak pada moralitas rusak, kriminalitas tinggi, merebaknya PSK, LGBT, dan kekerasan seksual. Semua karena hak -- hak asasi manusia sudah ditafsirkan sangat liberal sehingga tidak beradab.
Persatuan juga dipertanyakan di saat kekuasaan membiarkan masyarakat saling hantam untuk membela kepentingan politik masing -- masing. Celakanya, kelompok yang pro-penguasa yang terlihat selalu diuntungkan.
Wajar juga muncul pertanyaan, ideologi apa yang dijalankan kekuasaan. Tentunya bukan khilafah transnasional, tapi liberalisme transnasional. Fair enough..kan.
Memang apa salahnya diskusi ideologi..selama produktif silahkan saja. Bukannya, membangun negara itu adalah proses tanpa akhir. Gagasan harus selalu hidup. Menutup proses itu, menjadi cikal bakal runtuhnya sebuah bangsa termasuk peradaban.
Katanya, Pancasila ideologi terbuka. Masa nasionalisme, sosialisme, dan liberalisme saja yang boleh diadopsi. Ajaran syariah Islam dianggap berbahaya. Tidak fairlah...
Kedua, mengajarkan paham takfiri yang mengkafirkan pihak lain yang berbeda paham maupun berbeda agama.