Pemerintah DKI Jakarta kembali membuat heboh dengan kontroversi pemberitaan soal data anggaran perencanaan di tahun anggaran 2020 untuk pembelanjaan lem aibon sebesar 82,8 miliar.
Hal tersebut viral setelah Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana menjadi termasuk yang pertama merilis kejanggalan anggaran di media sosial. Akun Twitter-nya mengunggah tangkapan layar laman apbd.jakarta.go.id berisi informasi soal rencana pengadaan Lem Aibon.
Sebenarnya anggota fraksi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut tidak hanya mengungkap soal lem Aibon, tapi ada beberapa item lain yang cukup significant nilai anggarannya, diantaranya item Anggaran Ballpoint, Komputer, Smart Storage, Influencer dll.
Tapi nampaknya publik lebih ramai mengomentari soal anggaran lem tersebut, dalam rinciannya Rencana Pengadaan Lem Aibon termasuk dalam usulan anggaran dari Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat. Berdasarkan data dalam tangkapan layar laman apbd.jakarta.go.id yang dirilis William, pengadaan ini masuk paket belanja alat tulis kantor senilai Rp82,8 miliar. Setiap kg lem akan dibagikan 12 kali dalam setahun kepada 37.500 orang. Lem Aibon dianggarkan seharga Rp184.000 per kg.
Setelah menjadi viral dan mendapat perhatian masyarakat luas, berbagai pihak melakukan klarifikasinya termasuk Gubernur Jakarta Anies Baswedan.
Menurut Anies, ada kelemahan pada sistem e-budgeting sehingga pos-pos anggaran yang bermasalah baru bisa ditemukan setelah diperiksa secara manual.
Anies mengatakan, kesalahan anggaran bernilai fantastis, termasuk lem Aibon itu disebabkan adanya kesalahan sistem digital.
Ia mengatakan, jika sistem penginputan itu seharusnya bisa dilakukan dengan smart system. Dengan sistem itu, akan terlacak anggaran-anggaran yang penginputannya salah. (Sumber : megapolitan/kompas.com)
Dari kutipan diatas jelas Anies ingin melempar bola ke Sistem Aplikasi penganggaran yang dimiliki Pemprov DKI. Namun sayangnya hal tersebut tidak di dukung oleh klarifikasi dari Dinas Pendidikan Pemprov DKI.
Selanjutnya, Plt Kadisdik Syaifulah Hidayat di dampingin oleh Kepala Suku Dinas Wil 1 Jakarta Barat menerangkan dalam konfrensi pers bahwa "Data tersebut ada kekurang cermatan dalam penginputan data, staff penginput hanya memasukan 2 kode rekening yang bersifat sementara". Bahkan sebelum sekretaris dinas pendidikan menyampaikan bahwa "hal tersebut bisa terjadi karena ada kesalahan ketik". (Heboh! Anggaran beli lem /tvone)
Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa kode rekening anggaran Lem Aibon memang di input oleh staff Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI, artinya memang anggaran tersebut "SENGAJA" dengan sadar di ajukan oleh Pemprov DKI.