[/caption]
Partai Golkar dalam waktu dekat ini akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Sejumlah calon ketua umum yang akan menggantikan Aburizal Bakrie sudah mulai bermunculan. Lalu figur seperti apa yang cocok untuk menahkodai partai sebesar Golkar ini? Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan dalam sebuah diskusi, bahwa Golkar membutuhkan figur ketua umum yang memiliki kemampuan luar biasa dan sudah teruji.
Saat ini partai berlambang beringin ini sedang terpuruk karena terjebak perpecahan internal, dengan demikian dibutuhkan sosok yang cerdas, bisa mempersatukan dua kubu yang saling berseberangan untuk mengembalikan kejayaan Partai Golkar. Tidak hanya itu, akibat konflik internal yang berkepanjangan menyita banyak waktu bagi Golkar untuk bisa berkonsesntrasi dalam pembangunan, akibatnya adalah hilangnya kepercayaan rakyat terhadap partai, anjloknya elektabilitas partai sehingga saat dalam pemilu serentak kemarin banyak kader partai yang tidak dapat di menangkan.
Figur yang maju sebagai Calon Ketua Umum haruslah merupakan orang yang dapat menyelesaiakan persoalan-persoalan yang sedang di hadapi partai. Ada beberapa nama yang mencuat ke publik sebagai calon ketua umum partai yang berlambang berngin tersebut, yaitu Ade Komaruddin, Idrus Marham dan Setya Novanto. Dari ketiga nama tersebut dapat kita nilai secara langsung dengan melalui fakta-fakta yang dapat kit abaca dan lihat melalui media massa.
Tentu secara substansial, partai membutuhkan pemimpin yang dapat mempersatukan kedua kubu, menghilangkan vaksi-vaksi yang dapat memecahbelah kader dan partai, dan yang dapat mengakomodir serta mengkonsolidasikan seluruh potensi yang ada; partai juga membutuhkan pemimpin yang bersih dari segala pelanggaran hokum, etika dan moralitas, apa lagi sedang menjalani proses hukum; membutuhkan pemimpin yang memiliki pengalaman yang banyak baik di bidang partai politik, organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan. Hal yang di sebutkan tersebut merupakan kebutuhan pokok dalam memperbaiki partai, konsolidasi demokrasi dan memperjuangkan aspirasi rakyat.
Maka dari itu berikut kita akan melihat kelayakannya, pertama Idrus Marham, adalah politikus Golkar asal Sulawesi Selatan. Saat Munas Bali yang memengkan Abu Rizal Bakrie sebagai Ketua Umum, Idrus menduduki Sekertaris Jenderal partai. Posisi yang menjadi penentu kebijakan partai, berpengaruh dalam memberikan instruksi dan arahan terhadap pengurus partai di tingkat daerah. Sehingga secara politik, konflik semakin besar dan dua kubu semakin gontokan karena juga atas design dan perintah dia. Dengan kata lain bahwa perpecahan dalam Golkar terjadi atas nafsu dan ulah tangannya Idrus Marham.
Jika “otak pemecah partai” kemudian di biarkan maju sebagai Ketua Umum Golkar, maka itu mencederai resolusi, menghianati rekonsiliasi dan bukan sebuah kemajuan yang akan di dapat oleh partai nantinya, sebaliknya yang terjadi adalah munculnya konflik baru, dan faksi-faksi yang lama tetap akan terpelihara dan berkembang semakin memanas dan akhirnya partai akan terporak-porandakan. Walaupun dia dikampanyekan sebagai orang yang dapat menyatukan dua kubu yang bertikai saat ini, itu hanyalah sebuah bualan, sebuah kedustaan, sebaba dengan cara pikir bagaimana pun kita akan melihat kekacauan tidak akan pernah selesai jika Idrus menjadi ketua.
Selain itu juga, Idrus merupakan orang yang cacat secara hukum, walaupun tidak pernah masuk bui seperti Nurdin Halid, tetapi beberapa kasus besar menyeret namanya seperti yang terjadi Pada tahun 2005 Idrus terlibat dalam kasus dugaan manipulasi pajak impor 60 ribu ton beras yang diduga merugikan negara sedikitnya Rp 25,3 miliar. Idrus di laporkan oleh Lembaga Advokasi Reformasi Indonesia (LARI) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Idrus menjadi jasa penghubung antara PT. Hexatama Finindo dengan Induk Koperasi Unit Desa (Inkud) saat ia menjadi anggota komisi III DPR RI. (Baca: Idrus Marham: ‘Penjahat Berdarah Dingin’ )
Kedua, Setya Novanto, adalah politisi “tebal muka” yang begitu sangat kontroversial, selain kontroversial juga sebagai manusia yang “tidaktahu malu”. Novanto merupakan bekas ketua DPR yang di adili baik di MKD secara hukum dan juga di adili dengan “pengadilan rakyat” lewat media massa. Seperti yang penulis jelaskan dalam sebuah artikel terdahulu, ada tiga dosa yang dilakukan oleh Novanto: 1). Kasus papa minta saham. Dalam kasus ini, Novanto juga sedang mempertontonkan kepada publik bahwa dugaan "perselingkuhan" antara penguasa dengan pengusaha menjadi nyata; 2). terkait dengan pertemuan dengan Donald Trump, bakal calon Presiden AS yang benar-benar rasis dan menebar kebencian kepada umat Islam; 3). pertemuan Novanto dengan DPD IIGolkar se-Jawa Timur di hari kerja. Ini menjadi catatan hitam yang perlu kita sama-sama perlu tahu agar kita tidak salah memilih, karena salah memiliki ketua partai akan berakibat fatal pada konsolidasi demokrasi dan juga memperbaiki bangsa. Tentu saja, orang-orang seperti ini sangatlah TIDAK LAYAK menjadi pejabat negara apa lagi Ketua Umum partai (Baca: Novanto Kembali Melanggar Etika: Fakta! ).
Ketiga, Ade Komaruddin, Ketua Umum SOKSI yang merupakan anggota DPR terbaik pilihan wartawan dan mendapat julukan “The Koboy Senayan” ini adalah Ketua DPR RI yang menggantikan Setya Novanto, adalah anggota DPR yang sudah lima periode yaitu sejak tahun 1997 hingga 2019 mendatang. Tentu sudah sangat matang dari segi pengalaman dalam memahamin dan mengelola politik pembangunan dan perbaikan terhadap partai dan bangsa. Secara hukum Akom (sapaan akrapnya Ade Komaruddin) tidak memiliki sedikitpun cacat etika, moralitas apa lagi cacat hukum, lebih-lebih masuk bui sebagai mana Nurdin Halid (tentu Akom bukanlah Nurdin dan Nurdin bukanlah Akom). Di sisi lain, Akom juga tidak memiliki rekam jejak yang buruk di partai dengan riwayat memacah belah partai dll.
Sehingga dengan itu, sangatlah TEPAT untuk menjadi ketua umum Golkar, dengan kapasitas, pengalaman, dan integritas serta idealism yang ia pegang sebagai pondasi untuk memperbaiki partai. Secara hukum Akom merupakan politisi yang bersih dari catatan hitam, secara social ia merupakan orang yang dapat dipercaya dan amanah, terbukti dia dapat mengembalikan nama baik dan menetralisir stigma negative masyarakat terhadap Lembaga DPR akibat kasus Novanto. Juga dalam perjalanan karirnya, Akom merupakan orang yang terdepan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat, berani dalam melawan kekuasaan yang merugikan rakyat, lantang menyuarakan kehendak rakyat walaupun itu dapat membahayan diri dan karir politiknya.