Mengapa PKS Menjadi Oposisi yang Diam?

Bukan tanpa sebab PKS terlihat lebih diam dan kurang kritis ke pemerintah Jokowi. Hal ini disebabkan karena ada gawe pilkada serentak dalam waktu dekat. Selama era SBY, PKS telah banyak menempatkan kader-kadernya di jabatan-jabatan strategis di birokrasi. Tempat strategis tersebut bisa mengakses kegiatan dan anggaran mulai dari pusat hingga daerah. Akses tersebut sangat berarti dalam membantu gerak kader-kade dalam penetrasi ke masyarakat terutama dalam pemenangan pemilu.

Apabila PKS terlalu kritis kepada pemerintahan Jokowi, maka pembantu-pembantu Jokowi tak segan untuk "membersihkan" kader-kader PKS yang menjadi pejabat, minimal memutasi mereka ke tempat non strategis.

PKS lebih baik diam dan bergerilya dalam birokrasi. Meskipun PKS memposisikan sebagi oposisi dan tidak mendapat jatah kekuasaan dari Jokowi, namun kader-kader PKS masih menguasai tempat-tempat strategis di birokrasi. Inilah yang menjadikan birokrasi melambat karena ada konflik politik masuk ke birokrat. Partai pendukung Jokowi menginginkan tempat-tempat yang diduki oleh kader PKS agar diberikan kepada pejabat bukan PKS.

Siasa diam dan bergerilya demi kelangsungan dan terjaganya kepentingan PKS dalam mengakse kekuasaan di dalam birokrasi oleh kader-kadernya. PKS sangat berhati-hati dalam memilih isu-isu politik dalam menghantam pemerintah, agar Jokowi tidak menginstruksikan pembantu-pembantunya menggeser kader-kader PKS.

Di dalam birokrsai sendiri PKS terus bergerilya dan membunglon, kader-kader yang menjadi pejabat rela memodifikasi tampilan mereka agar tidak mudah teridentifikasi bahwa mereka kader PKS. Rela mereka tidak memelihara jenggot dan mencingkrangkan celana. kader-kader mulai membaur dan merapat ke penguasa baru agar tidak didepak.

Posisi PKS sebagai oposisi menjadikan kader-kader PKS di birokrasi mulai berpuasa agar syahwat kekuasaannya tidak menjadikan mereka di habisi karirnya. Posisi kader-kader PKS di birokrasi sebagai pengakses kekuasaan dan mencari keuntungan partai dalam memanfaatkan anggaran dalam kepentingan partai.

Demi kepentingan jangka menengah, memenangkan suara pilkada dengan bantuan akses dari kader-kader di birokrasi maka PKS memilih lebih baik diam.