Tata kelola perkotaan bertujuan untuk menciptakan suatu kota yang berkelanjutan, dimana dalam mengelola suatu kota harus terlebih dahulu mengetahui ide pembangunannya seperti apa serta melihat apakah ada pendukung untuk menjadikan kota yang berkelanjutan.
Pembangunan berkelanjutan sangat berdampak bagi perkembangan kota-kota di masa depan.
Masalah tata kelola perkotaan di Indonesia memang sudah sejak lama tidak begitu baik terutama pada kota-kota besar atau metropolitan. Permasalahan tata kelola perkotaan ini merupakan masalah yang cukup kompleks di Indonesia. Isu isu yang terkait dengan tata kelola perkotaan ini adalah migrasi yang berdampak pada kepadatan penduduk yang ditandai dengan urban sprawl, penyediaan infrastruktur yang kurang, banjir, kebutuhan aksesbilitas antar pusat pertumbuhan kurang, kemiskinan dan lain sebagainya.
Dari berbagai macam isu permasalahan mengenai tata kelola perkotaan, urbanisasi merupakan masalah yang cukup serius di Indonesia. Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota, dimana di Indonesia sendiri persebaran penduduk tidak merata. Faktor penarik yang menyebabkan penduduk yang ada di desa berpindah ke kota salah satunya adalah sarana infrastruktur yang lebih baik.
Dimana tata kelola perkotaan pada kota terutama kota-kota besar jauh lebih layak dan memenuhi kebutuhan dari pada di desa. Dengan tingginya tingkat urbanisasi tersebut, suatu kota tidak akan mampu untuk mengimbangi laju dari urbanisasi sehingga terjadilah Urban Sprawl.
Dalam mengelola perkotaan terdapat 6 komponen yang dicetus oleh Kusbiantoro yaitu Proses perencanaan, daya saing perkotaan, pengelolaan lahan perkotaan, infrastruktur dan pengelolaan layanannya, pengelolaan institusi perkotaan dan pengelolaan kawasan pinggiran. Salah satu komponen perkotaan yang penting adalah infrastruktur dan layanannya.
Karena infrastruktur merupakan salah satu indikator yang dilakukan untuk menilai apakah negara tersebut berkembang atau tidak. Infrastruktur berfungsi untuk mendukung kegiatan-kegiatan publik agar dapat berjalan dengan optimal juga agar ruang-ruang yang diperuntukkan bagi kegiatan publik dapat berfungsi dengan baik dengan begitu kualitas hidup masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat.
Namun pada kenyataannya infrastruktur kota yang ada di Indonesia ini sebagian besar masih mengalami kendala khususnya di daerah pedesaan karena pembangunannya yang tidak merata. Sehingga dapat dikatakan layanan infrastruktur belum berpihak pada masyarakat miskin dan belum efektif mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di desa atau kota-kota kecil.
Faktor pendorong kebutuhan infrastruktur sendiri yaitu pertumbuhan penduduk. Dengan adanya pertumbuhan penduduk menyebabkan meningkatnya permintaan kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan pokok. Maka dari itu pemenuhan sarana prasarana atau infrastruktur sangat diperlukan sebagai penunjang kebutuhan masyarakat. Lalu yang kedua adalah urbanisasi.
Tingginya angka urbanisasi menyebabkan meningkatnya kebutuhan infrastruktur sebagai penunjang kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Contoh infrastruktur antara lain transportasi, fasilitas umum, telekomunikasi dan sebagainya. Dan faktor bencana alam, karena pembangunan infrastruktur sangat diperlukan saat terjadinya bencana alam karena berfungsi sebagai pengganti infrastruktur yang rusak akibat bencana alam tersebut.
Pembangunan infrastruktur di Indonesia memang terbilang tidak cepat atau cenderung lambat. Hambatan dalam pembangunannya adalah sumber daya manusia yang tidak sesuai, pendanaan atau finansial dan masih banyak lagi. Namun pemerintah perlahan-lahan sudah mulai mencari solusi dari setiap hambatan dalam pembangunan dan pemerataan infrastruktur.