Perkembangan Peradaban Dipercepat oleh Virus Corona

Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 (12/9) menampilkan data 130.718 positif,  85.798 sembuh, dan 5.903 meninggal. Jika kita akui, maka banyak pendapat para pakar yang "meleset" tentang kondisi saat ini, setidaknya dalam angka (kuantitatif), hal ini bisa terjadi karena kekurangsiapan/keterbatasan kita menghadapi bencana non alam, meski ini memang merupakan musibah di seluruh dunia.

Kita semua menyadari bahwa perkembangan adalah hal yang pasti dan banyak perubahan dalam peradaban manusia, namun ketika hal itu terjadi secara mendadak maka kita semua sulit menanggulangi/beradaptasi. Maka hal ini saya mencoba memiliki gagasan.

• Kondisi Saat Ini

Pemerintah atau dalam hal ini Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19, melakukan akurasi manajemen data dan simulasi/ skenario-skenario, sehingga bisa menentukan skala prioritas yaitu masalah kesehatan, ekonomi, dan pendidikan, serta memangkas usulan/masukan yang berbau politis. Dalam mengalokasikan anggaran dan percepatan pelaksanaannya, harus mengarah ke tiga bidang tersebut berdasar skala prioritas. Beban APBN tentu berat, dan akan berat lagi jika pelaksanaannya terhambat/ tidak tepat sasaran. Problematik yang muncul saat ini adalah serapan anggaran dana penanggulangan, dan metode pelaksanaan yang dilakukan ditiap daerah, hal ini perlu monitoring dan supervisi tegas dari pemerintah pusat meski ada otonomi daerah.  Masalah virus adalah masalah nasional sehingga segenap komponen bangsa harus bahu-membahu, termasuk pelibatan militer, dan NGO. Ide sederhananya adalah bilamana memungkinkan, diadakan tracing menggunakan PCR/Swab, secara standar di zona merah dan kuning dengan pedoman 1 hari per 1 minggu masyarakat dibatasi jam aktivitasnya (libur sejenak), kemudian dalam 1 hari itu diadakan tracing serentak, dan dilakukan simulasi pencapaian target ter-tracing butuh waktu berapa bulan. Hal ini akan menunjukkan peta nyata sebaran virus tersebut, sehingga lebih memudahkan penanganan. Peraturan yang mengandung sanksi penggunaan masker, handsanitizer, dan physical distancing.

Penyediaan stimulus untuk menggerakkan roda perekonomian harus diupayakan tepat sasaran, dan penyediaan jaringan internet murah/ gratis dengan menggandeng perusahaan-perusahaan telekomunikasi segera dilakukan seefektif mungkin, bahkan dengan meminta mereka mengalokasikan dana CSR, segera bangun sentra-sentra wifi gratis ditiap daerah hingga pelosok disesuaikan dengan "jam belajar" masyarakat. Arahkan seluruh sektor berperan tanggap darurat Covid-19, contoh: sektor pendidikan maka pengabdian/penilaian/kum guru/dosen diarahkan untuk merespon penanggulangan/pengurangan sebaran Covid-19.

Pembangunan perangkat sederhana ditiap instansi pemerintahan, ekonomi, pendidikan dengan kewajiban menempatkan tirai handsanitizer maupun tempat cuci tangan, dan pembentukan tim tanggap Covid-19 untuk dikoordinir.

Fokus pemerintah dalam mendapatkan vaksin juga harus dilakukan dengan tegas, baik itu vaksin hasil kolaborasi dalam negeri maupun dari pihak luar negeri, karena keselamatan rakyat adalah hal utama, sentimen maupun pendapat bertendensi politik sementara diabaikan. Keberhasilan uji coba penyuntikan vaksin pada bulan Agustus ini, oleh Biofarma dan Unpad Bandung merupakan tahapan uji klinis ke 3 dan layak diapresiasi.

• Kondisi Masa Depan

New normal maupun second wave, bahkan herd immunity sudah tidak perlu lagi diperdebatkan atau didefinisikan, karena itu tergantung kepada kemauan media dalam memberitakan.

BNPB kedepannya perlu dievaluasi dalam penempatan ahli berdasarkan ragam keahlian yang dipetakan dalam keadaan bencana baik alam, maupun non alam. Berdasar sejarah munculnya virus, maka tidak menutup kemungkinan beberapa tahun/ dekade kedepan bisa saja muncul virus yang lain. Peraturan tentang kebencanaan perlu disesuaikan dengan mengakomodir bencana mendadak dan cepat seperti saat ini.

Memperbaiki sistem deteksi/ komunikasi bencana serta peraturan penanggulangan sampai tataran skala prioritas dan konkrit, dalam hal pendanaan (dana cadangan) sampai cadangan tenaga SDM yang siap digerakkan, bila perlu sampai pada komunitas/ NGO yang siap untuk bergerak ketika keadaan darurat.

Nasionalisme dan pelaksanaan bela negara sangat diperlukan kedepannya, dengan melakukan latihan maupun pengkaderan komponen cadangan yang siap membantu pemerintah, dan berada terpetakan ditengah masyarakat.