Lihat ke Halaman Asli

Wellsy Bakarbessy

Jurnalis Warga

Pekerja Kota Ambon Semarakkan Hari Buruh 2023

Diperbarui: 1 Mei 2023   10:02

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Pj. Walikota Ambon yang menyampaikan sambutan. Dan para buruh yang menghadiri agenda Hari Buruh Nasional 2023. (Sumber foto dokpri)

Ambon, Kompasiana - "Hidup buruh, hidup buruh... Buruh sejahtera, Indonesia jaya!" 

Sahut-sahutan di Lapangan Merdeka Ambon terdengar seperti lantunan pujian yang menyegarkan telinga. Kepalan tangan terangkat ke atas, suara semangat terdengar dari kerumunan. Para buruh telah memadati lokasi sejak pagi (01/05) untuk merayakan kebersamaan di Hari Buruh Nasional.

Lagu mars Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) berkumandang dan membakar semangat semua yang hadir. Agenda ini juga dihadiri oleh Penjabat Walikota Ambon Bodewin Wattimena, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Endang Diponegoro, beserta pengurus KSBSI daerah.

Hari Buruh menjadi momentum setiap tahun dimana para buruh menyuarakan hak-hak mereka. Diwakili oleh Yehezkiel Haurissa, Ketua KSBSI menyampaikan lima tuntutan dalam bekerja.

"Upah yang sering dipangkas dan banyak pekerja yang berasal dari luar daerah. Kita harus mempersiapkan skill. Belum lagi perusahaan yang diberikan kesempatan untuk pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga dapat dilakukan seenaknya," tegasnya.

Selain tuntutan itu, ia juga menyampaikan terkait hak-hak buruh yang semakin terancam dengan diberlakukannya aturan-aturan baru seperti UU Cipta Kerja. Salah satunya yaitu permasalahan outsourcing atau alih daya dan jaminan sosial.

"Masa outsourcing (pekerja penyedia jasa) yang dipersempit dan bersifat sementara. Dan sistem jaminan sosial yang sementara digodok akan mengakibatkan hak-hak buruh terancam," terang Haurissa.

Di kesempatan yang sama Penjabat Walikota Ambon, Bodewin Wattimena dalam sambutannya menyampaikan apa yang sudah dilakukan pemerintah kota Ambon dalam memenuhi hak buruh.

"Pemkot dalam beberapa tahun ini menjamin 40.000 pekerja rentan dengan jaminan sosial ketenagakerjaan lewat APBD. Dengan total sepuluh miliar, sudah menyentuh pekerja penyapu jalan, tukang becak, tukang ojek, dan yang di PHK akibat Covid-19," ungkapnya.

Ia juga menyampaikan harapan kepada seluruh buruh yang hadir agar memanfaatkan fasilitas pemerintah dan mengingatkan untuk mempelajari hak dan kewajiban pekerja dengan baik.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline