Pengajuan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri yang kemudian disusul dengan penetapan BG sebagai tersangka oleh Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjojanto mengatasnamakan KPK berhasil mengaduk-aduk emosi sebagian masyarakat. Beragam aksi dan reaksi bermunculan, hingga mengarah pada perseteruan antar institusi penegak hukum, Polri dan KPK. Masyarakat terbelah, dan dari berbagai media massa nampaknya sebagian besar memberikan dukungan pada KPK.
Langkah Awal Penyelesaian Masalah
Salah satu langkah awal dalam menyelesaikan masalah adalah dengan:
- Melakukan identifikasi masalah secara tepat, temukan sumber masalahnya.
- Membuat batasan yang jelas dengan melokalisir permasalahan tersebut dan aktor-aktor yang terlibat.
Sebagaimana kita ketahui, suatu masalah tidaklah berdiri sendiri dan datang secara tiba-tiba. Ia muncul karena adanya kesalahan-kesalahan, kelalaian-kelalaian, ataupun pengabaian hal-hal tersebut dimasa lalu. Begitu pula dengan masalah yang terjadi antara Polri dan KPK. Pasti ada pengabaian terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh elite-elitenya. Tidak hanya elite-elite di Polri, tetapi juga pimpinan-pimpinan di KPK.
Bagaimana dengan keterlibatan Presiden, dalam hal ini Jokowi dalam permasalahan tersebut? Tidak sulit untuk menemukan jawabannya. Oleh karena itu, Presiden dituntut untuk terlibat dan mampu memberikan solusi yang tepat.
Bukan pekerjaan yang mudah, karena masalah tersebut sudah berkembang menjadi "banteng liar" yang apabila tidak ditangani secara tepat dan hati-hati akan sangat berbahaya. Berbahaya bagi kelancaran kegiatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Sumber Masalah
Menurut saya, yang menjadi sumber masalah antara Polri dan KPK kali ini adalah karena pengabaian terhadap keterlibatan elite-elite kedua institusi tersebut yang terlalu berlebihan dalam politik praktis. Dengan aktor-aktor yang terlibat diwakili oleh Komjen Budi Gunawan di pihak Polri dan Abraham Samad dari KPK.
Terlalu menyederhanakan memang, tetapi membuat batasan yang tegas perlu dilakukan agar dapat dibuat pijakan dalam menentukan tindakan berikutnya.
Langkah Presiden Jokowi