Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi perhatian beberapa pengamat politik di Indonesia. Ini perihal elektabilitas partai berlambang ka'bah berada dibawah ambang batas parlemen 4 persen dari berbagai rilis survei nasional. Itu membuat partai yang selalu berada di parlemen sejak Orde Baru (orba) terancam ditendang dari Parlemen untuk pertama kalinya.
Padahal PPP merupakan satu dari tiga partai yang sudah ada sejak era orba. Didirikan pada 5 Januari 1973 imbas kebijakan fusi partai politik pada zaman itu. PPP sendiri merupakan gabungan dari partai-partai slam yaitu Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Indonesia (Perti).
Visi-Misi
Dilansir dari laman resmi PPP, Visi PPP adalah, "Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai ke-Islaman."
Sedangkan misi, PPP memiliki empat poin utama yaitu;
- Mengedepankan peran agama sebagai panduan moral dan sumber inspirasi dalam kehidupan negara dengan hubungan yang bersifat simbiotik, sinergis serta saling membutuhkan dan memelihara.
- Terfokus dalam aspek penguatan kelembangaan, mekanisme dan budaya politik yang berdemokratis dan berakhlaqul karimah demi meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
- Lebih menekankan pada konsep ekonomi kerakyatan. Menegakkan supremasi hukum akan selalu dijunjung tinggi oleh PPP dengan ikut serta dalam upaya pemberantasan KKN, penguatan institusi dan instrumen penegak hukum serta selalu ikut aktif dalam pembaharuan hukum nasional.
- Selalu berkomitmen untuk terus mewujudkan kehidupan sosial yang religius dan bermoral dengan menghilangkan budaya kekerasan dan mengembangkan nilai-nilai sosial budaya. Kemudian dalam bidang pengetahuan dan keterampilan, PPP ikut membantu demi terbentuknya manusia yang berkualitas dan menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan kesejahteraan
Kiprah di Pemilu
Sejak Reformasi, PPP selalu ikut dalam pemilu. Dalam perjalanannya terjadi tren penurunan suara PPP diberbagai tingkat maupun di DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Banyak pengamat yang beropini turunnya suara PPP dikarenakan Ketum PPP kerapkali tersandung kasus korpusi seperti Suryadharma Ali dan Romahurmuziy (Romi). Lalu faktor konflik internal turut membuat perpecahan dalam partai yang membuat banyak kader yang keluar dari PPP. Untuk melihat data PPP di pemilu dapat dilihat dari penjelasan dibawah ini:
DPR RI
Tahun Suara (%) Kursi (%) Peringkat
1999 11.313.037 (10,72%) 58 (12,55%) 4