China telah lama bersengketa dengan negara-negara di Asia Tenggara terkait perbatasan laut, yang mana China telah melakukan klaim historis yang disebut dengan nine dash line. Secara hukum, klaim historis yang dilakukan oleh China tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena China sendiri tidak dapat membuktikan klaim historis mereka. Selain itu pengklaiman sepihak oleh China terhadap LCS merupakan pelanggaran dari United Nations Conventions on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS) yang merupakan hukum pengaturan hukum laut dan teritori laut.
Dalam menangani konflik di Laut China Selatan, Indonesia selalu mengutamakan diplomasi. Pendekatan ini ditunjukkan oleh upaya aktif Indonesia untuk membangun Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan (DoC), yang bertujuan untuk mendorong negara-negara yang bersengketa untuk bertindak secara responsif dan tidak provokatif.
Selain itu, Indonesia sangat mendukung pembentukan Kode Etik (CoC). CoC dimaksudkan untuk memberikan kerangka kerja yang lebih kuat bagi semua pihak untuk menghindari tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan dan memicu konflik di seluruh wilayah.
Sebagai negara maritim utama di Asia Tenggara, Indonesia berperan vital dalam menjaga perdamaian di Laut China Selatan. Konflik di wilayah ini menjadi isu sensitif dan kompleks, dengan banyak negara mengklaim teritorial.
Tindakan asertif China, yang memiliki klaim terluas, telah meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut. Dalam situasi ini, Indonesia melihat sebuah peluang meningkatkan solidaritas dengan ASEAN melalui ASEX 01 dan berperan aktif dalam upaya penyelesaian konflik di Laut China Selatan.
Latihan Solidaritas ASEAN di Natuna 2023 (ASEX-01N), yang diadakan oleh Indonesia pada September 2023, merupakan latihan militer (non kombatan) gabungan pertama yang eksklusif untuk ASEAN. Latihan ini dilakukan di Indonesia tepatnya di pulau Natuna dan bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan diplomasi antar negara ASEAN dalam menghadapi konflik di Laut Cina Selatan.
ASEX-01 juga memungkinkan negara-negara ASEAN untuk berkoordinasi dan berbagi informasi dalam menghadapi konflik di Laut Cina Selatan, serta meningkatkan kesadaran internasional tentang hak-hak Indonesia di wilayah tersebut. Latihan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian besar karena diikuti oleh negara-negara anggota ASEAN yang dikenal memiliki hubungan yang dekat dengan Beijing, seperti Kamboja.
Selama Latihan Solidaritas ASEAN 01, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara terlibat dalam berbagai kegiatan non-kombatan. Ini termasuk pengamanan kawasan maritim, aksi pencarian dan penyelamatan, program civil engineering (ENCAP), layanan kesehatan (MEDCAP), dan kegiatan diskusi para ahli (Subject Matter Expert Exchange), dan pemulihan di laut. Lalu, dalam latihan ini tidak ada serangkaian latihan berorientasi tempur, seperti penembakan langsung, juga sangat penting. Oleh karena itu, latihan ASEAN menunjukkan keinginan untuk damai daripada memobilisasi militer. Meskipun begitu, latihan ini cukup memberikan sebuah simbol kepada Cina bahwa negara anggota ASEAN tetap saling kompak dan memnunjukkan ASEAN Centrality.
Dalam konteks kepentingan nasional Indonesia, ASEX 01 memiliki implikasi yang sangat signifikan. Dengan meningkatkan kerja sama dan diplomasi antar negara ASEAN, Indonesia dapat meningkatkan kesadaran internasional tentang hak-hak Indonesia di wilayah Laut Cina Selatan dan meningkatkan kesadaran bahwa klaim China tidak memiliki dasar hukum. Selain itu, ASEX 01 juga dapat membantu Indonesia dalam meningkatkan kerja sama dengan negara-negara ASEAN lainnya dalam menghadapi konflik di Laut Cina Selatan dan menjaga perdamaian di kawasan tersebut.
Laksamana TNI Indonesia, Laksamana Yudo Margono, mengatakan bahwa "latihan tersebut mencakup operasi patroli maritim gabungan, operasi pencarian dan penyelamatan, serta bantuan kemanusiaan dan bencana." Namun, latihan ini juga dapat dikatakan sebuah respon dari ASEAN terhadap Cina mengenai sengketa Laut Cina Selatan. Diharapkan inisiatif Indonesia dalam membentuk ASEX 01 dapat meningkatkan solidaritas dalam menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan.
Referensi