Lihat ke Halaman Asli

Jakarta: Kenapa Tidak Gabungan Sistem GG dan Sistem ERP Saja?

Diperbarui: 24 Juni 2015   19:24

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Transportasi. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Wirestock

BEBERAPA bulan lagi akan diterapkan sistem GG (ganjilgenap). Suara pro kontra pasti ada. Itu biasa. Tapi bukan di situ persoalan pokoknya, sebab tujuan sistem GG memang baik. Persoalannya adalah, betapa ribetnya sistem ini. Harus memasang stikerlah, CCTVlah, ANPRlah, menyiapkan tenaga tilanglah, menyiapkan banyak satpol-PPlah dan keribetan-keribetan lainnya.

Sedangkan sistem ERP lebih praktis. Genap atau ganjil boleh melalui kawasan tertentu asal bayar dengan tarif yang cukup tinggi. Masalahnya, ini juga masih terkendala dasar hukum dan sarana dan prasarananya. Kenapa sih tidak dibuat kebijakan yang praktis tetapi efektif, yaitu gabungan antara sistem GG (yang disederhanakan) dengan sistem ERP (yang disederhanakan) di mana rute tersebut harus tersedia jalur lambat yang bebas kedua sistem tersebut.

Cukup membangun pintu gerbang semacam pintu gerbang jalan tol. Pengemudi cukup menunjukkan STNK asli ke petugas di loket. Jika memenuhi syarat GG, maka boleh jalan langsung tanpa membayar. Tetapi, jika tidak memenuhi syarat, harus membayar sesuai tarif ERP, misalnya Rp 50.000 sekali lewat. Bagi kawasan yang ada jalur lambatnya, sebaiknya dinyatakan jalur bebas sistem GG dan sistem ERP. Bagi yang belum ada jalur lambatnya, perlu dibangun jalur lambat (cukup memasang separator). Celah yang memungkin kendaraan masuk dari jalur lambat ke jalur cepat atau dari jalur cepat ke jalur lambat harus ditutup. Gabungan sistem GG (yang disederhanakan) dan sistem ERP (yang disederhanakan) jauh lebih praktis dan tetap efektif untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Gabungan sistem ini (Sistem GG-ERP)  bisa mengurangi pemalsuan plat nomor, pemilik mobil/motor pribadi tidak perlu membeli mobil/motor lagi dan juga mengurangi gejolak sosial maupun gejolak protes. Demikian usul saya.

Hariyanto Imadha

BSD Nusaloka Sektor XIV-5

Jl.Bintan 2 Blok S1/11

Tangerang Selatan

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline