Lihat ke Halaman Asli

Hari Wiryawan

Peminat masalah politik, sejarah, hukum, dan media, dosen Usahid Solo.

Perlukah Partai Oposisi di Indonesia?

Diperbarui: 25 Oktober 2019   07:47

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto mendapat ucapan selamat dari Presiden RI, Joko Widodo saat pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju. (KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO)

Masuknya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto membuat sebagian orang khawatir bahwa kehidupan demokrasi Indonesia tidak akan sehat, karena tidak akan ada "partai oposisi" yang kuat. Benarkah demikian? Benarkah kualitas demokrasi Indonesia tidak akan sehat tanpa oposisi?

Banyak kalangan yang mengatakan bahwa sebuah negara tanpa oposisi akan menimbulkan prinsip chek and balances menurun bahkan tumpul. Mereka yang berpendapat bahwa Indonesia memerlukan oposisi yang kuat dari partai oposisi adalah mereka yang melihat politik di Indonesia dengan kacamata Barat.

Pemikiran demokrasi yang mengatakan bahwa perlu partai oposisi untuk sebuah pemerintahan di Indonesia terlalu berkiblat dengan Barat. Tidak melihat pada kenyataan perpolitikan di bumi Indonesia.

Bukan saya anti Barat dan mengatakan bahwa sistem demokrasi Barat buruk, tetapi memberi ukuran dan standar tradisi demokrasi yang ada di Eropa dan Amerika kedalam kondisi politik di Indonesiaa saat ini tidaklah bijak.

Mari kita lihat Amerika Serikat dan Inggris. Jika di Inggris Partai Konservatif berkuasa, maka Partai Buruh menjalanakan oposisi. Jika partai Demokrat berkuasa maka Partai Republik beroposisi. Dan sebaliknya.  Mekanisme ini sudah berjalan puluhan tahun dengan suatu paket yang normal dan berjalan dengan baik.

Oposisi yang dilakukan di Inggris adalah melakukan koreksi dan kritik bahkan kecaman atas program kerja pemerintah dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. 

Partai oposisi bisa mengecam dengan keras sektor pajak, bisa memaki maki pemerintah karena mencabut tunjuangan kesehatan atau salah melakukan kebijakan politik luar negeri. Kecaman dan kritikan bisa sangat keras dari oposisi dalam semua program pemerintah.

Tetapi tidak ada yang mengritik aspek aspek fundamental keberadaan negara. Oposisi di Inggris tidak pernah mempertanyakan mengapa kepala negara Inggris, Ratu Elizabeth,  sudah puluhan tahun tidak diganti. 

Tidak ada partai politik atau kelompok penekan yang mengorganisasi massa dan melakukan indoktrinasi agar Inggris berubah jadi Republik seperti Perancis.

Di Perancis, kaum oposisi tidak pernah ada yang menentang sekularisme. Wilayah Amerika Serikat dari Alaska dikutub utara hingga Hawaii di lautan Pasifik tidak pernah dipersoalkan oleh rakyat Amerika Serikat.

Di Australia dan Kanada tidak ada kelompok yang mempertanyakan dan melakukan penggalangan dukungan untuk menentang mengapa Ratu Elizabeth masih memiliki kekuasaan sebagai kepala negara? Perdana Menteri Kanada dan Australia diangkat oleh Ratu Inggris yang dalam keseharianya diwakilkan bahkan hanya diwakilan kepada seorang Gubernur Jenderal.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline