Pajak Yes Politisasi No

Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan KIB II, tanpa diduga mundur dari kabinet. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya tekanan kepadanya. Mulai dari kasus bank century hingga kasus perpajakan. Apakah ini terkait dengan reformasi perpajakan yang akhirnya menyasar mantan koleganya di KIB I? Hanya waktu yang akan membuktikannya....

Jika dalam kasus perbankan ada “too big to fail” atau “too sistematic to fail”, nampaknya ada juga “too politic to tax” dalam kasus perpajakan. Sengketa antara institusi pajak dengan Wajib Pajak yang terkait dengan petinggi salah satu partai politik menyebabkan tuduhan bermacam-macam. Apalagi, pada saat pengusutan kasus bail out bank century dilakukan, kasus pajak ini dituding by design untuk kepentingan politis dan tidak netral. Lantas, bagaimana kita melihatnya?

Nampaknya, setelah masuk ke dunia politik, nama Aburizal Bakrie terus mencuat ke publik. Mulai kasus lumpur Lapindo Sidoarjo sejak medio 2006 hingga kasus suspensi saham PT. Bumi Resources di Bursa Efek Indonesia akhir tahun 2008, mantan Menkokesro di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I ini terus menjadi daya tarik tersendiri. Di tengah hiruk pikuk pansus bank century, Ketua Umum Partai Golkar periode 2009-2014 ini mulai diseret masuk ke kasus perpajakan.

Dari keterangan Direktur Jenderal Pajak, ada tiga perusahaan tambang milik Aburizal Bakrie diduga telah melakukan tindak pidana pajak yaitu PT. Bumi Resources Tbk (BR), PT. Kaltim Prima Coal (KPC), dan PT. Arutmin Indonesia (AI). Pidana pajak ini terkait dengan tahun buku 2007. Total kerugian negara diperkirakan mencapai sekitar Rp2.1 Triliun.

Di tengah banyaknya kasus perpajakan yang terungkap akhir-akhir ini, kehadiran seorang Bu Sri masih diperlukan...lantas, setelah ditinggalkan beliau, Presiden hendaknya mencari pengganti yang bisa menjamin proses reformasi pajak tetap berjalan...Bagaimanapun, negara ini akan semakin tergantung dengan pajak. Dengan begitu, kedaulatan kita sebagai negara akan semakin terjamin...Menteri Keuangan yang tidak concern terhadap reformasi perpajakan akan menjerumuskan bangsa ini ke jurang ketidakdaulatan yang lebih panjang...sebab negara ini akan semakin banyak berhutang dan berhutang!

Tentu, kita semua tidak mau menjadi bangsa penghutang! Begitu pula untuk Bu Sri, sebagaia managing director Bank Dunia tentu menjadi tempat selanjutnya untuk menegakkan kedaulatan negeri ini dari luar. Jangan lupakan Indonesia, khususnya reformasi perpajakan!

Salam berdaulat!