ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) adalah merupakan perkumpulan negara-negara yang ada di Asia Tenggara yang didirikan pada 08 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok yang diprakarsai oleh 5 Negara Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand. Hingga 2021, ASEAN beranggotakan 10 anggota dengan anggota Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Pada akhir KTT ASEAN 2022, Timor Leste disepakati secara prinsip menjadi anggota ASEAN kesebelas.
Dalam keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023 bertema 'ASEAN Matters: Epicentrum of Growth', Bank Indonesia dan seluruh bank sentral di negara ASEAN sepakat untuk memperkuat konektivitas sistem pembayaran di negara ASEAN atau Regional Payment Connectivity (RPC). Indonesia bersama dengan negara anggota ASEAN telah mengambil langkah kolektif dalam memperkuat kolaborasi dan kerja sama melalui 3 Priorities Economic Deliverables (PEDs), yaitu: Recovery-Rebuilding, Digital Economy and Sustainability. Recovery-Rebuilding: ASEAN bertujuan untuk mengeksplorasi Policy Mix yang terkalibrasi, direncanakan dan dikomunikasikan dengan baik untuk memastikan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, juga demi memitigasi risiko seperti inflasi dan volatilitas aliran modal. ASEAN juga akan menjajaki strategi diversifikasi mata uang dengan eksplorasi transaksi mata uang lokal atau biasa disebut Local Currency Transaction (LCT) Framework. Digital Economy: Untuk memperkuat inklusi keuangan dan literasi digital, negara anggota ASEAN perlu meningkatkan kapasitas masing-masing dalam memformulasikan strategi edukasi finansial secara nasional dan meningkatkan interkonektivitas sistem pembayaran regional. Sustainability: Sebagai kawasan yang paling terdampak oleh bencana alam dan risiko terkait iklim, ASEAN perlu merapatkan barisan guna mempersiapkan dan mengarah ke tujuan yang sama dalam kaitan transisi menuju ekonomi hijau, diantaranya melalui penyusunan ASEAN Taxonomy on Sustainable Finance dan Study on the Role of Central Banks in Managing Climate and Environment-Related Risk.
Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta dalam rangkaian pembukaan FEKDI (Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia) pada tanggal 07 Mei 2023 lalu menyampaikan kolaborasi antar Kawasan ASEAN dalam sistem pembayaran menjadi kunci mempercepat pemulihan ekonomi dan kedepannya diharapkan negara-negara lain dapat mengikuti inisiatif dan kepemimpinan Bank Indonesia dan negara ASEAN dalam mengembangkan konektivitas pembayaran Kawasan sebagai rujukan implementasi sistem pembayaran lintas batas.
Hal serupa juga disampaikan sebelumnya oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat memberikan sambutan pada High Level Seminar 'From ASEAN to The World, Payment System in Digital Era' di Nusa Dua, Bali menegaskan pentingnya negara-negara ASEAN untuk mengembangkan konektivitas sistem pembayaran lintas negara. Hal tersebut sejalan dengan semangat untuk melakukan transformasi digital di kawasan ASEAN. Bukan hanya untuk mendukung integrasi ekonomi di ASEAN, tapi juga mendorong konektivitas sistem pembayaran lintas negara. Ini adalah ambisi kita dan misi kita untuk mengintegrasikan sistem pembayaran lintas negara di 5 area sistem pembayaran yaitu penggunaan QR code, Fast Payment, Data Hub, Real Time Gross Settlement (RTGS) dan Local Currency Transaction (LCT).
Langkah yang penting pertama untuk meningkatkan konektivitas sistem pembayaran ASEAN yang telah dilakukan Bank Indonesia bersama pemerintah dan negara-negara ASEAN adalah dengan meluncurkan QRIS Antarnegara setelah sebelumnya Bank Sentral dari lima negara ASEAN, yaitu Bank Indonesia (BI), Bank Negara Malaysia (BNM), Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Monetary Authority of Singapore (MAS), dan Bank of Thailand (BOT) sepakat bekerjasama mewujudkan dan mendukung pembayaran yang lebih cepat, murah, transparan, dan inklusif sebagai implementasi interkoneksi sistem pembayaran berbasisi QR code sebagai kelanjutan dari Nota Kesepahaman (NK) Kerja Sama Konektivitas Pembayaran Kawasan yang ditandatangani oleh kelima bank sentral pada 14 November 2022 silam. Dengan QRIS antarnegara, transaksi antarnegara tidak perlu lagi mengkonversi atau menukarkan mata uang lagi saat berbelanja di negara yang dikunjunginya, cukup dengan memindai kode QR. Implementasi QRIS antarnegara saat ini sudah bisa digunakan di Thailand. Sementara, QRIS Malaysia implementasinya diresmikan pada tanggal 07 Mei 2023 lalu dan disusul QRIS Singapura dalam proses pengembangan/inisiasi.
Dilansir dari website Bank Indonesia, dengan adanya QRIS antarnegara, transaksi antarnegara tidak perlu lagi mengkonversi atau menukarkan mata uang lagi saat berbelanja di negara yang dikunjunginya, cukup dengan memindai kode QR. Jadi, pembayaran atas transaksi yang dilakukan wisatawan asing di Indonesia dapat dilakukan dengan memindai QRIS merchant Indonesia dengan menggunakan aplikasi pembayaran negaranya. Sebaliknya, pembayaran atas transaksi wisatawan Indonesia dapat dilakukan dengan memindai QR standard negara yang dikunjunginya dengan menggunakan aplikasi pembayaran Indonesia. QR code antarnegara ini menjadi terobosan dalam memperkut konektivitas sistem pembayaran di Kawasan ekonomi ASEAN sebagai permulaannya, sistem pembayaran yang interoperable dari QR code antarnegara membuat QR code antar negara ini mempermudah dan membuat proses pembayaran saat berbelanja di luar negeri menjadi lebih mudah, cepat, murah, inklusif, transparan dan efisien.
Selain memperkuat konektivitas sistem pembayaran, negara-negara ASEAN juga memperkuat kebijakan regulasi keuangan yang terintegerasi diantara negara-negara ASEAN dengan kerangka kebijakan yang disebut dengan ASEAN Economics Community (AEC) dimana tujuannya untuk menciptakan stabilitas ekonomi di kawasan ASEAN dengan menciptakan pasar tunggal dan basis produksi terintegerasi yang diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah ekonomi antar negara ASEAN. Selain membentuk kerangka kebijakan AEC, negara-negara ASEAN juga membentuk kerangka kerja yang disebut ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) yang dimana tujuannya adalah mengembangkan pasar modal di kawasan ASEAN dengan fokus pada harmonisasi kerangka pengaturan untuk mencapai Pasar Modal yang lebih baik di Kawasan ASEAN. Kebijakan regulasi keuangan ini kedepan akan terus dikembangkan mengikuti roadmaps potensi keuangan digital serta mengantisipasi tantangan baik risiko tantangan ekonomi regional maupun global.
Demi menciptakan konektivitas sistem pembayaran dan regulasi keuangan yang kuat dikawasan ASEAN diperlukan Kerjasama dan komitmen kuat dari setiap negara ASEAN untuk selalu berinovasi dan beradaptasi terhadap berbagai tantangan ekonomi kedepan. Diharapkan perkembangan konetivitas sistem pembayaran di Kawasan ASEAN dan kebijakan regulasi keuangan di ASEAN yang telah dibuat akan memperluas hubungan kemitraan ekonomi antar negara ASEAN dan juga negara-negara lain pada fase selanjutnya termasuk meningkatkan arus investasi keuangan. Hal ini didasari keyakinan bahwa Kerjasama ekonomi di Kawasan ASEAN telah berkontribusi positif pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kawasan ASEAN secara menyeluruh.
Keyword: Bank Indonesia, ASEAN, Sistem Pembayaran