Jargon PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) mendadak naik daun pasca Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anis Baswedan mengumumkan berlaku kembali PSBB pasca berakhirnya PSBB transisisi pada Rabu 9 September kemarin.
Penulis mengamati adanya lonjakan twit dan mention pada media sosial twitter. Observasi penulis dibantu oleh Social Media Tools Drone Emprit besutan Universitas Islam Indonesia pada periode pengamatan 3 September sampai 10 September mengkonfimasi hal ini.
Angka pengguna harian kata kunci PSBB di kalangan netizen dalam seminggu ini hanya berjumlah di kisaran ratusan mention saja jumlahnya. Tetapi menjelang pengumuman pemberlakuan kembali PSBB oleh Gubernur DKI pada rabu (9/9), angka ini meningkat drastis, meloncak ke kisarang 16,307 mention pada hari rabu saja.
Pada kamis pukul 9.00 pagi ini, pada saat tulisan ini ditulis total mention kata kunci PSBB sudah mencapati 10, 697 mention. Padahal total mention dalam seminggu ini sebanyak 31.067 mention. 26,734 mention saja sampai pukul 9 pagi ini sudah mendominasi sekitar 86 persen dari total mention seminggu ini.
Analisis Sentimen: Sentimen Positif Pemberlakuan PSBB
Yang menarik dari berdasarkan analisis sentiment, mayoritas netizen memiliki sentimen positif terhadap PSBB kali ini. Sentimen positif sejumlah 21.317 mention dari total 31.067 mention. Sentimen negatif 9.615 mention dan netral 135 mention.
Emotion Analisis: TRUST AND ANTICIPATION
Netizen rupanya sudah cukup memiliki pengetahuan, pengalaman, dan penghayatan terkait pandemi yang sedang berlangsung. Dari tangkapan layar analis emosi, warna emosi yang muncul dan mendominasi adalah antisipasi dan percaya.
Dapat di maknai bahwa netizen cukup yakin kebijakan PSBB kali ini sudah di pikirkan dan diantisipasi segala kemungkinan saat ini dan resiko yang mungkin ditimbulkannya di hari yang akan datang oleh penyelenggara pemerintahan.
Kota-Kota dalam pantauan
Kebijakan PSBB di Provinsi DKI Jakarta tidak hanya menjadi konsumsi warga Jakarta. Kota-kota lain menyimak dengan baik apa yang terjadi di Jakarta sebagai tolok ukur kebijakan di wilayah mereka masing-masing.