Sumut pun Dituduh Lumbung Koruptor?

Jauh sebelum Bupati Mandailing Natal Hidayat Batubara dicokok KPK, Sumatera Utara sudah kehilangan sejumlah kepala daerah yang kesandung kasus korupsi dan harus rela kehilangan jabatannya, serta meringkuk di tahanan KPK dan Kejaksaan.

Hampir bersamaan dengan kasus Bupati Madina itu, Gubsu Gatot Pujonugroho juga diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus penyimpangan impor daging sapi, terkait adanya pertemuan antara Ahmad Fathanah dengan Luthfi Hasan Ishaaq di Medan.

Soal pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap Gatot, memang belum ada indikasi keterlibatannya dalam kasus yang telah 'membabakbelurkan' reputasi PKS tersebut. Dan, kita sangat berharap, agar sang gubernur tidak terbukti bersalah.

Namun, tanpa perlu menyebut nama, beberapa kepala daerah asal Sumatera Utara, sudah terbukti harus rela kehilangan jabatan empuknya, karena terbukti kesandung kasus korupsi, baik semasa menjabat kepala daerah maupun ketika menyandang jabatan lain pada beberapa tahun sebelumnya.

Tak cuma para pejabat Sumut saja yang terkena kasus korupsi. Sejumlah orang yang berasal dari Sumatera Utara dan menjalani karier di Jawa juga banyak terlibat kasus korupsi. Misalnya, yang paling terkenal dan menyita perhatian khalayak, adalah Gayus Tambunan, M Nazaruddin, Cirus Sinaga, dan banyak lagi yang lainnya.

Mencermati banyaknya pejabat daerah ini serta orang-orang kelahiran Sumut, terlibat kasus korupsi, agaknya tidak berlebihan jika sejumlah kalangan, sampai tega melontarkan tudingan ; Sumatera Utara sebagai lumbung koruptor di tanah air ?

Predikat sebagai lumbung koruptor, jelas sangat menyakitkan dan mengundang keprihatinan bagi kita semua, yang lahir dan besar di daerah ini. Kita tentunya tidak menginginkan, daerah kita menjadi tercemar oleh ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan hanya memikirkan kepentingan pribadi dan kelompok.

Agar tudingan sebagai daerah lumbung koruptor itu, tidak menjadi trade mark kita di mata rakyat Indonesia, sudah seharusnya berbagai kasus korupsi yang melanda pejabat di daerah ini, dapat dijadikan iktibar (pelajaran).

Siapa pun yang kini menjadi bupati, wali kota dan pimpinan SKPD di daerah ini, mulai sekarang hendaknya segera melakukan evaluasi, kontemplasi, sekaligus benar-benar bekerja sesuai dengan tupoksi dan amanah rakyat.

Jangan sampai karena keserakahan, masa tua dihabiskan di balik jeruji besi dan citra Provinsi Sumatera Utara pun menjadi tercoreng. Wahai para pejabat : mulai sekarang, berhentilah korupsi, jangan permalukan diri sendiri dan bikin menderita anak-istri...!