Banyak yang meletakan harapan di pundak Pak Jokowi dan Pak JK untuk dapat membawa bangsa ini menuju kemandirian dan kedaulatan. Tantangan yang demikian besar, harapan yang begitu tinggi ditengah begitu banyaknya persoalan yang dihadapi membutuhkan semangat gotong royong, ide-ide kreatif dan kebersamaan dari seluruh anak bangsa.
Yang ditunggu-tunggu dalam waktu dekat adalah tentang subsidi BBM. Beranikah pemerintahan Jokowi – JK mengurangi atau bahkan menghilangkan subsidi BBM? Tahun 2013 jumlah subsidi sebesar Rp 210 Triliun dan 53% diperuntukan untuk kendaraan pribadi, jika dihitung lebih dari Rp 100 Triliun untuk kalangan menengah ke atas. Dan 40%dikonsumsi oleh sepeda motor dan hanya 3 % untuk angkutan umum. Dan tahun ini subsidi diperkirakan ada dikisaran Rp 285 Triliun.
Beberapa kondisi yang sudah maklum diketahui publik yang mengakibatkan timbulnya subsidi yang tidak tepat yaitu adanya mafia migas, turunnya lifting minyak yang tinggal 800 ribu barel per harinya akibat tidak dibangunnya kilang minyak baru (Kilang terakhir yang dibangun di Indonesia pada jaman presiden Suharto, yaitu kilang Balongan pada 1994).Sungguh ironis 20 tahun tidak dibangun kilang baru entah di dalam atau ekspansi ke luar, dan dengan kondisi ini pemerintahlah yang harus bertanggung jawab.
Jika selama ini disebutkan bahwa subsidi tidak tepat sasaran, maka point pentingnya adalah jika akan menaikan harga BBM pun haruslah tepat sasaran juga. Ada beberapa saran yang dapat diterapkan agar harga BBM yang sekarang menjadi tepat sasaran.
Pertama, lakukan audit terkait mata rantai supply BBM pada PT Pertamina dan anak perusahaan terkait pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kebutuhan dalam negeri. Setelah itu bisa diketahui berapa sebenarnya harga yang reasonable untuk premium, pertamax dan solar. Kedua, bangun transportasi umum dan masal seperti bis, Kereta api, kapal laut yang menyeluruh dan memadai, sehingga pengguna mobil pribadi akan beralih menggunakan transportasi umum. Bila kita menengok di negara-negara maju, maka transportasi publiklah yang dikedepankan.
Ketiga, point ini yang penting mengenai menaikan harga BBM khususnya premium, setelah dua point diatas terselesaikan, dan yakinlah rakyat akan legowo terhadap hasil keputusan harga BBM. Karena dirasa subsidi terhadap kendaraan pribadi tidak tepat, maka sebaiknya kenaikan BBM HANYA terjadi di segmen pengguna kendaraan pribadi saja. Dari penelitian BPH migas kenaikan sebesar Rp 3000 adalah yang masuk akal. Dengan demikian saving dari segmen sini bisa digunakan untuk meningkatkan infrastuktur, transportasi masal dan lain-lain yang mendasar. Efeknya sebagian pengguna akan beralih ke transportasi umum (yang sudah disiapkan) dan sebagian beralih ke sepeda motor.
Keempat, harga premium untuk sepeda motor, perahu kecil nelayan dan angkutan umum tidak dinaikan dulu. Bisa dinaikan bertahap di tahun depan dengan konsep kenaikan Rp 100 tiap minggu atau 2 minggu sekali agar kenaikan tidak memberatkan / dirasakan dan tidak berpengaruh secara tiba-tiba terhadap sector lainnya. Dengan demikian diharapkan tahun 2016 atau 2017, harga premium dan solar sudah sesuai nilai keekonomisannya. Jadi penghilangan subsidi dilakukan secara bertahap.
Bagaimana pengaturan SPBU untuk sepeda motor + angkutan umum dan mobil pribadi. Bisa dibuat aturan, misal jika dalam satu jalur ada 3 SPBU, maka 2 SPBU diperuntukan pengguna sepeda motor dan Angkutan umum sedangkan 1 SPBU khusus untuk mobil pribadi yang mengkonsumsi Pertamax atau Premium yang dinaikan. Ini contoh saja, detailnya harus diperinci dan sangat mudah jika niat kita untuk perbaikan dan keadilan.
Dan pastikan tidak ada penyelundupan BBM, termasuk pembelian menggunakan jirigen, karena hal ini bisa menimbulkan efek psikologis jika BBM kosong di SPBU. Bagaimana kalau ada yang curang ? Monitor dengan camera donk di SPBU, dan beri sanksi yang Tegas Tegas dan Tegas. Pengaturan lainnya, silahkan dipikirkan oleh menteri dan tim ahlinya, rakyat kan hanya melempar ide-ide saja… :D
Sebagian ide ini bisa memastikan harga BBM yang tepat sasaran, dan harusnya efek kenaikan BBM ini sangat sangat kecil sekali, dan tidak terlalu dirasakan rakyat kecil.Yang harus diperhatikan pemerintahan Jokowi – JK, kebutuhan dasar rakyat harus diamankan dahulu seperti kesehatan, pendidikan, Bahan pokok (saya lebih setuju subsidi pada bahan pokok beras, gandum, minyak goreng dll melalui koperasi yang diperuntukan untuk rakyat kecil, jadi disinilah kita berdayakan koperasi). Lambat laun dengan penerapan yang tepat, bisa meningkatkan kinerja koperasi yang dengan sendirinya dapat mengangkat kesejahteraan rakyat disekitarnya.
Selamat bekerja, bekerja, bekerja Pak Jokowi -Pak JK.