[caption caption="Foto: www.kanalaceh.com"][/caption]Pilkada Aceh kian panas. Sejumlah kader terbaik telah menyatakan kesiapannya merebut kuris Aceh-1 pada Pilgub Februari 2017. Salah satunya adalah Muzakkir Manaf, Ketua Partai Aceh (PA) dan saat ini menjabat Wakil Gubernur Aceh.
Muzakkir Manaf yang akrab disapa Mualem sedang bingung mencari pasangan guna mendampingi dirinya sebagai Wagub pada Pilkada 2017. Untuk kepentingan itu, Minggu (10/4/2016) Mualem menggelar Mubes PA menghadirkan seluruh pengurus penting PA dari semua Kabupaten/Kota. http://www.kanalaceh.com/2016/04/10/internal-partai-aceh-tolak-ta-khalid/
Mubes parlok milik para eks kombatan GAM itupun berakhir rusuh. Terjadi lempar-melempar kursi dan adu jotos. Bahkan ada bekas tembakan 3 peluru di loteng Hotel Grand Aceh, Banda Aceh tempat berlangsungnya Mubes. Juga ada korban luka, yaitu salah satu pengawal tertutup Abu Razak. Kepalanya bocor terkena benda tumpul. Abu Razak Wakil Ketua PA. https://www.youtube.com/watch?v=a7sU0tYKDcY
Konon, penyebab kerusuhan lantaran Mualem ingin berbagi kendaraan politik PA dengan kader dari Partai lain. Sementara mayoritas elit PA
Perpecahan PA
Kerusuhan itu setidaknya membuktikan isu perpecahan di tubuh PA itu benar. Ada beberapa tokoh senior PA yang hengkang adalah bukti lainnya. Zaini Abdullah misalnya. Petinggi PA yang saat ini menjadi Gubernur Aceh itu tidak lagi diusung PA. Ia lantas memilih jalur independen untuk maju lagi sebagai calon incumbent. Demikianpun Zakaria Saman, tokoh yang sudah berjasa melahirkan dan membesarkan PA juga memilih jalur perorangan untuk maju menjadi calon Gubernur Aceh.
Dalam hitung-hitungan politik versi Mualem, kursi Gubernur Aceh hanya bisa direbut jika PA menggandeng kader dari parpol nasional. PA memang pemenang Pemilu legislatif di Aceh tahun 2014. Namun total perolehan suara PA (35%) masih jauh di bawah akumulasi parpol-parpol nasional (60,3%).
Maka pada Mubes PA itupun dimunculkanlah nama TA Khalid Ketua DPW Gerindra Aceh untuk disandingkan dengan Mualem. Namun hal itu ditentang sejumlah pimpinan PA lainnya. Setidaknya ada lima DPW PA yang menolak keinginan Mualem, yakni DPW PA Aceh Besar, Aceh Barat Daya, Banda Aceh, Pidie dan Pidie Jaya.
Tampaknya mayoritas elit PA tidak ingin berbagi kursi dengan kader lain di luar PA. Padahal, Mualem sudah punya deal politik dengan Gerindra. Itu sebabnya Probowo Subianto (pendiri Gerindra) awal Februari lalu sudah perintahkan semua kader Gerindra di Aceh untuk mendukung Mualem sebagai gubernur Aceh pada Pilkada 2017. http://aceh.tribunnews.com/2016/02/07/prabowo-perintahkan-kader-gerindra-aceh-dukung-mualem
Di sisi lain, penolakan mayoritas elit PA terhadap kader Gerindra untuk disandingkan dengan Mualem juga punya pertimbangan rasional. PA adalah partai pemenang Pemilu 2014 di Aceh. PA menang telak dengan prosentasi 35,8%. Dari 81 kursi di DPR Aceh, PA menggondol 29 kursi. Posisi kedua hingga delapan ditempati Parnas, yakni Partai Golkar 9 kursi, Partai Nasdem dan Demokrat masing-masing 8 kursi, PAN 7, PPP 6, PKS 4, dan Gerindra 3 kursi.
Pertanyaannya, kenapa harus memilih kader Gerindra? Daripada menggandeng Gerindra yang hanya punya tiga kursi, lebih baik gandeng Partai Golkar atau Nasdem yang perolehan suaranya lebih signifikan.