Perdana Menteri Vanuatu Terancam Gerakan Mosi Tidak Percaya

[caption id="attachment_313772" align="aligncenter" width="599" caption="Moana Karkas Kalosil, PM Vanuatu (foto tabloidjubi.com)"][/caption]

Gejolak politik saat ini tengah melanda Vanuatu, salah satu negara di Pasifik Selatan. Pekan lalu mayoritas anggota Parlemen mengajukan mosi tidak percaya kepada Perdana Menteri (PM) Moana Karkas Kalosil. Situs berita Australia, ABC News memberitakan, 27 anggota parlemen negeri itu sudah menandatangani mosi tidak percaya. Bahkan tiga menteri di bawah pemerintahan Kalosil sudah mengundurkan diri. Itu berarti kelompok pendukung pemerintahan Kalosil di Parlemen tinggal 25 orang.

Kantor Hukum Negara Vanuatu diberitakan sedang menyiapkan landasan hukum yang tepat untuk merespons gerakan kelompok opsisi itu yang sedianya akan menggelar perdebatan tentang mosi tidak percaya di parlemen Vanuatu hari ini (Senin, 24 Februari 2014). Namun dengan enteng PM Moana Karkas Kalosil mengatakan ia yakin akan mengalahkan mosi tidak percaya terhadap dirinyaitu. http://www.radioaustralia.net.au/international/radio/program/pacific-beat/vanuatu-set-for-no-confidence-motion-next-week/1266966?autoplay=1266992

Gerakan mosi tidak percaya itu khabarnya dipicu sejumlah kebijakan ekonomi mikro Moana Kalosil yang lebih menguntungkan pihak asing ketimbang ketimbang kepentingan domestik. Padahal kebijakan ekonomi Vanuatu selama ini sudah terpatron dalam garis kebijakan grup kerjasama ekonomi kawasan Pasifik Selatan, yaitu Melanesian Spearhead Group (MSG).

Blunder buat Moana Kalosil

Jika gerakan opisisi itu menjadi kenyataan, maka nasib pemerintahan Moana Kalosil tinggal menghitung hari. PM Vanuatu sebelum Kalosil juga digulingkan dengan cara ini. Hubungan Vanuatu-Indonesia belakangan ini memang kurang harmonis. Di bawah kekuasaan Moana Kalosil, Vanuatu adalah satu-satunya negara anggota MSG yang kerap menolak kerjasama dengan Indonesia. Ketika sejumlah delegasi dari empat negara anggota MSG berkunjung ke Jakarta beberapa waktu lalu, Kalosil menolak bergabung dalam delegasi itu. Aksi boikot Kalosil itu karena menurutnya kunjungan itu tidak sesuai misi MSG yang disepakati dalam KTT ke-19 MSG di New Caledonia Juni tahun lalu.

Namun sikap Kalosil dinilai oleh anggota delegasi memiliki agenda politik pribadi mengingat selama ini Kalosil sangat getol mendukung Papua merdeka. Dan atas dukungan Kalosil pulalah, WPNCL (sebuah perkumpulan tokoh-tokoh separatis Papua di luar negeri) berhasil masuk agenda pembahasan KTT ke-19 MSG. Dan hanya Moana Kalosil seorang yang telah menyuarakan isu Papua dalam forum Dewan HAM PBB beberapa waktu lalu.

Kini Moana Kalosil mulai menuai buah dari ambisi politiknya itu. Moana Kalosil sudah berlebihan mencampuri urusan kedaulatan negara lain yang seharusnya dihormatinya, setidaknya dalam posisinya sebagai Kepala Pemerintahan sebuah negara berdaulat. Karena pada prinsipnya –sebagaimana telah disuarakan delegasi MSG di Jakarta bulan lalu- negara-negara Pasifik Selatan sangat menghormati kedaulatan Indonesia di Papua. Itu berarti dukungan yang diberikan kepada kelompok separatis oleh seorang Kepala Pemerintah, tidaklah etis dalam pergaulan negara-negara modern dewasa ini. [***]