Menguak Penolakan MSG terhadap Agenda Politik Kelompok Pembebasan Papua

[caption id="attachment_333756" align="aligncenter" width="542" caption="Presiden RI menerima kunjungan delegasi para Menlu negara-negara anggota MSG, Januari 2014 (Foto: detiknews.com)"][/caption]

*) Catatan kritis untuk Calon Presiden RI mendatang

Ketika bangsa Indonesia sedang larut dalam euforia “kegembiraan” pesta demokrasipasca Pileg dan Pipres, para aktivis Papua merdeka terus bergerilya dengan agenda politik baru mereka. Upaya keras mereka terkait erat dengan hasil keputusan Forum kerjasama ekonomi negara-negara Pasifik Selatan yang bernama MSG (Melanesian Spearhead Group) tanggal 26 Juni 2014 yang menyatakan menolak aplikasi yang diajukan kelompok pembebasan Papua.

Kelompok pembebasan Papua yang dimaksud oleh MSG adalahWPNCL (West Papua National for Liberation) pimpinan John Ondowame dan Andy Ayamiseba (mantan Manager group musik Black Brothers) yang saat ini berbasis di Vanuatu. Pada bulan Juni 2013 lalu John Ondowame dkk meminta bergabung dalam keanggotaan MSG, namun aplikasi mereka ditolak oleh para pemimpin MSG.Penolakan itu diikuti rekomendasi agar John Ondowame dkk mengajukan aplikasi baru yang lebih inklusif dan bersatu. http://suluhpapua.com/read/2014/07/04/msg-tolak-keanggotaan-wpncl/

Tak puas dengan penolakan MSG itu, John dan Andy Ayamiseba mencari jalan alternatif baru. Sebagaimana dirilis mendia online lokal tabloidjubi.com kemarin (14/7/2014), pimpinan kelompok pembebasan Papua di Pasifik Selatan itu terus menggalang dukungan dari negara-negara Melanesia, termasuk dukungan dari organisasi gereja di Pasifik Selatan.

“Pemerintah Vanuatu akan mengundang 3 faksi besar WPNCL, NRFPB dan KNPB/Free West Papua Campaign untuk membentuk suatu organisasi payung untuk mengajukan permohonan baru ke MSG.” kata Andy Ayamiseba kepada Jubi. http://tabloidjubi.com/2014/07/14/jalan-baru-ke-msg-kelompok-pembebasan-papua-rencanakan-rekonsiliasi-di-vanuatu/

Untuk diketahui, NRFPB atau Negara Republik Federasi Papua Barat adalah organiasi pembebasan Papua yang dideklarasikan kelompok Forkorus Yaboisembut (Ketua Dewan Adat Papua) dalam sebuah forum yang mereka sebut Konferensi Rakyat Papua (KRP) di Lapangan Zakeus Abepura tiga tahun lalu. Atas apa yang diperbuatnya itu, Forkorus dkk harus menjalani vonis pengadilan tiga tahun penjara karena dinilai sebagai tindakan makar.

Sedangkan KNPB atau Komite Nasional Papua Barat adalah salah satu organisasi sayap politik OPM yang selama ini gencar mengkampanyekan referendum. Salah satu tokohnya adalah Buchtar Tabuni yang saat ini menjadi DPO (daftar pencarian orang) Polda Papua bersama Wim Rocky Medlama karena bertanggung jawab atas sebuah aksi unjuk rasa anarkis di Jayapura tahun lalu yang menyebabkan seorang warga tewas dan belasan orang luka-luka.

Agenda Politik Terkini

Tiga faksi pembebasan Papua ini (WPNCL, NRFPB, dan KNPB) menurut rilis tabloidjubi.com tersebut sedang merancang sebuah agenda untuk membentuk sebuah organisasi payung. Seorang Pastor bernama Pastor Alain Nafuki, anggota Dewan Gereja Vanuatu, telah ditunjuk oleh Kelompok Pembebasan Papua di Pasific menjadi Ketua dari sebuah Komite yang bertugas mengorganisir Konferensi Kelompok-Kelompok Pembebasan Papua yang akan diselenggarakan di Port Villa, Vanuatu, pada Agustus bulan depan.

Agenda baru itu adalah bagian dari upaya WPNCL menafsir secara sepihak rekomendasi MSG tentang “pengajuan aplikasi baru yang lebih inklusif dan bersatu” itu. Pertanyaannya, apakah para pemimpin MSG memang menuntut pembentukan sebuah ‘organisasi payung’ yang lebih inklusif dan bersatu?

Nama penafsiran, bisa saja salah. Buktinya, Pastor Nafuki melalui surat elektronik kepada tabloidjubi.com mengatakan pihaknya (Dewan Gereja Vanuatu bersama Perwakilan Pemerintah Vanuatu) akan dilibatkan untuk memfasilitasi proses rekonsiliasi Melanesia.

Proses rekonsialiasi Melanesia dengan upaya pembebasan Papua adalah dua agenda yang berbeda. Sesuai dengan namanya, MSG sebagai forum kerjasama ekonomi negara-negara Melanesia di Pasifik Selatan dibentuk dengan missi kesejahteraan melalui kerjasama ekonomi lintas negara yang memiliki jumlah populasi etnis Melanesia cukup signifikan (Vanuatu, Papua Nugini, Fiji, New Caledonia, dan Indonesia). Mengapa Indonesia termasuk dalam MSG, karena populasi etnis Melanesia di Indonesia berjumlah 11 juta. Jumlah itu adalah yang terbanyak dari lima negara anggota MSG lainnya.

Dalam konteks kesejahteraan itulah, Indonesia telah membangun kerjasama ekonomi dengan negara-negara anggota MSG, seperti PNG, Vanuatu, New Caledonia, dan terakhir dengan Fiji melalui kunjungan kerja Presiden SBY ke negara itu 17-19 Juni l 2014 lalu.

Nah, dengan kondisi sebagaimana diuraikan di atas saya kira upaya WPNCLdalam hal ini John Ondowame, Andy Ayamiseba (mantan manager group musik Black Brothers) dan kawan-kawan dari KNPB dan FNRPB untuk mengajukan aplikasi baru dengan membentuk ‘organisasi payung’ atau apapun namanya itu, akan sia-sia. Apalagi aplikasi itu nantinya (jika diterima) harus menggusur posisi Indonesia sebagai negara dalam keanggotaan MSG. Singkatnya, upaya kelompok-kelompok pembebasan Papua dengan motto: Papua merdeka harga mati, hanya membuang-buang waktu saja. Karena negara-negara anggota MSG pada Januari 2014 lalu telah menandatangani sebuah deklarasi bersama mendukung kedaulatan Negara Kesatuan Repbulik Indonesia (NKRI).

Semoga tulisan sederhana ini dapat menjadi masukan bagi calon presiden mendatang dalam rangka menjaga kedaulatan negeri ini dari upaya-upaya disintegrasi yang dimainkan secara terselubung oleh kelompok kepentingan asing. Mari kita sama-sama mewaspadainya...

Hamid Ramli

Sandaun, 15 Juli 2014

Baca juga: MSG telah Kembali ke Kithah

http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2014/01/13/forum-msg-telah-kembali-ke-kithah-627543.html