Lihat ke Halaman Asli

Peran Pancasila Sebagai Dasar Negara

Diperbarui: 5 November 2024   22:46

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Menurut Unggul et al. (2022), Pancasila adalah dasar yang dipakai oleh Indonesia untuk mengatur segala urusan pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Pancasila menjadi pondasi, sehingga segala kebijakan dan sistem yang diterapkan pemerintah seharusnya mencerminkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Tapi, apakah sistem pemerintahan kita benar-benar sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?

Menurut saya, sebagian besar sistem pemerintahan Indonesia memang sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Namun, karena Indonesia adalah negara yang luas dengan banyak pulau dan budaya, penerapan nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya terasa di seluruh wilayah. Di beberapa wilayah terpencil atau pedalaman, mungkin masih ada perbedaan penerapan nilai Pancasila. Hal ini wajar, karena kondisi di tiap daerah berbeda-beda, dan penerapan nilai-nilai ini membutuhkan proses dan waktu.

Pancasila terdiri dari lima sila yang memiliki arti dan nilai yang mendalam:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai ini mengajarkan kita untuk percaya dan menghormati Tuhan, serta memberi kebebasan bagi setiap orang untuk menjalankan agamanya. Dengan adanya nilai ini, negara Indonesia menghormati setiap agama yang dianut oleh masyarakat dan mencegah diskriminasi berdasarkan kepercayaan.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila ini menekankan pentingnya memperlakukan semua orang dengan adil dan beradab, tanpa melihat perbedaan suku, agama, atau golongan. Ini berarti pemerintah dan masyarakat harus bersikap adil dan tidak sewenang-wenang terhadap orang lain.

3. Persatuan Indonesia

Nilai ini mengajarkan pentingnya persatuan di antara semua rakyat Indonesia. Walaupun kita terdiri dari banyak suku dan budaya, kita harus merasa sebagai satu bangsa. Nilai ini sangat penting agar kita tetap bersatu dan tidak mudah terpecah belah oleh konflik atau perbedaan.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila keempat ini menekankan pentingnya demokrasi, yaitu keputusan diambil berdasarkan musyawarah yang bijaksana. Sistem pemerintahan kita seharusnya mencerminkan musyawarah ini, di mana aspirasi rakyat didengarkan dan diwakili dengan baik.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline