Pekan ini viral sebuah video tentang seorang siswa SMA di Labuhan Batu, Sumatera Utara, yang dicoret dari daftar anggota paskibra (pasukan kibar bendera) pada HUT ke-74 RI, 17 Agustus 2019 nanti.
Ceritanya, siswa bernama Koko itu berlatar belakang keluarga tak mampu. Dia termasuk salah seorang siswa setempat yang lolos audisi untuk menjadi anggota paskibra di kabupaten.
Bersama rekan-rekannya yang lolos audisi Koko sudah menjalani pelatihan sehingga layak untuk tampil di hari H. Segala keperluan untuk menjadi seorang anggota paskibra pun sudah komplit dia miliki, termasuk pakaian, sepatu, topi, dll.
Namun bak disambar petir di siang bolong, Koko mendapati kenyataan pahit, sebab namanya tidak lagi tercantum di daftar nama-nama anggota pengerek bendera nasional tersebut.
Tragis, padahal hanya beberapa hari menjelang tibanya hari yang sangat bersejarah itu, dirinya seolah dicampakkan tanpa penjelasan yang logis.
Lebih pilu lagi, sebab tempatnya di daftar itu sudah digantikan oleh nama seorang siswa lain, yang ternyata anak pejabat setempat.
Nasib malang anak ini dengan cepat diketahui seluruh bangsa Indonesia, karena videonya sudah mem-viral. Koko yang mengenakan seragam sekolah SMA-nya tampak memperagakan orang yang sedang berbaris sebagaimana layaknya pasukan paskibra. Tampak wajahnya memelas seperti menahan tangis. Video itu direkam di rumahnya yang sederhana, di mana tampak pula ibundanya duduk di sampingnya dengan wajah tak kalah sendu.
Setelah berita ini viral, terdengarlah pembelaan dari oknum-oknum soal penggantian nama peserta paskibra ini. Katanya, anggota paskibra itu ditentukan lewat dua jalur: 1) seleksi atau audisi ketat, dan 2) penunjukan oleh pejabat.
Jalur kedua (penunjukan oleh pejabat), kalau memang benar adanya, sudah sangat tidak relevan di era yang serba ketat persaingan ini. Kalau masih ada kebijakan semacam ini, sama saja membawa negeri ini ke kondisi Orde Baru yang serba main tunjuk. Dulu itu, orang mau masuk universitas terkemuka, tidak usah ikut testing, sudah ada jatah. Mau bekerja di instansi pun tidak perlu seleksi kalau punya keluarga, kerabat atau backing di instansi tersebut.
Ini lagi kisah nyata di masa Orba dulu. Seorang kawan yang baru lulus dari fakultas hukum sebuah universitas swasta, bisa langsung masuk kerja di sebuah instansi pemerintah, lewat jalur "jatah". Kabarnya, di instansi tersebut, seorang pegawai apalagi sudah berstatus pejabat bisa digantikan oleh sanak suudara atau siapa pun yang dia kehendaki untuk menggantikan posisinya jika pensiun atau meninggal.
Kawan saya itu memang beruntung, bak kejatuhan durian runtuh. Setelah dia selesai kuliah dan mulai kasak-kusuk melamar pekerjaan ke sana ke mari, tiba-tiba seorang kerabat dekatnya, pegawai di suatu instansi, meninggal dunia.