Kualat, UU Pilkada Menjadi Bumerang Bagi KMP

[caption id="attachment_418604" align="aligncenter" width="624" caption="Ilustrasi, Pilkada (Kompas.com)"][/caption] Pilkada serentak yang segera dilangsungkan 2016 menyisakan bom waktu bagi partai-partai berkonflik internal. PPP dan Golkar yang notabene adalah bagian dari KMP (Koalisi Merah Putih) masih belum mampu menyelesaikan PR rumah tangganya sendiri. UU Pilkada yang sempat menjadi ‘buah busuk’ akhir pemerintahan SBY sehingga melahirkan #ShameOnYou, sekarang berbalik arah menjebak sendiri pembuat UU tersebut. Dalam salah satu klausulnya, UU Pilkada menyatakan apabila ada sengketa maka kelompok yang mendapat persetujuan Menkumham atau Keputusan incraht maka kelompok itu yang mendapatkan tiket untuk mengikuti Pilkada. Klausul itulah yang diusulkan untuk direvisi oleh DPR yang dikuasai KMP. Jokowi memberikan indikasi tidak meyetujui, tapi seperti biasa DPR tetap berjalan sesuai agenda kepentingan pemangku kepentingan terbesar. Fahri Hamzah, salah satu ketua DPR, dengan lugas menyiratkan bahwa DPR ‘ngebut’ dalam membuat revisi UU ini. [caption id="" align="aligncenter" width="465" caption="skaana.com"]

skaana.com

[/caption] * * * UU dibuat untuk kepentingan masyarakat. UU menjadi ‘kitab suci’ dalam bernegara. Membuat UU adalah perbuatan luhur yang seyogyanya dilakukan oleh orang-orang yang ‘wanting nothing’. Apa lacur, lagi-lagi kita harus disuguhi drama memalukan dari para wakil rakyat. UU diubah-ubah seenaknya sendiri demi kepentingan. Apabila UU Pilkada pro kelompok Golkar dan PPP versi KMP, hampir pasti mereka tidak perlu repot-repot ‘lembur’. “Mereka-reka kejahatan, tapi akhirnya dipakai untuk kebaikan” itu kira-kira kalimat pas menggambarkan UU Pilkada. Dibuat untuk menguasai DPR dan menjegal Jokowi, sekarang UU yang sama membuat orang-orang ini bingung. Itulah yang disebut divine justice. Kualat? Pendekar Solo Referensi: Fahri Hamzah - Draft Sudah Rampung Jokowi Tolak Revisi UU Pilkada